Partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sepakat Teken Sistem Integritas Parpol
Senin, 10 Desember 2018 - 21:17 WIB
Partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sepakat Teken Sistem Integritas Parpol
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menegaskan parpol pengusung paslon nomor urut 01 berkomitmen penuh terhadap pencegahan korupsi yang dilakukan penegak hukum seperti Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK).
Menurutnya, seluruh parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf sepakat untuk menandatangani integritas parpol. "Di dalam komitmen itu akan kami jabarkan perubahan UU Parpol. Kemudian kami melakukan kesepahaman parpol KIK untuk ke depan melakukan koreksi sistem proporsional yang terbuka," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Menurut Hasto, idealnya sistem proporsional gabungan bisa dilakukan di Indonesia. Namun ia memandang bahwa sistem yang cocok diterapkan di Indonesia adalah dengan proporsional tertutup.
"Bahkan Cak Imin mengatakan kemarin di KPK bahwa (proporsional tertutup) itu lebih pas untuk budaya bangsa. Itu dari sisi pendekatan sistem pemilu," katanya.
Di luar itu, kata Hasto, pihaknya juga mendorong penataan lembaga hukum, ketaatan terhadap hukum utamanya dalam hal pencegahan. Salah satunya transaksi non cash dilakukan secara masif.
Di samping itu, tambah Sekjen DPP PDIP itu perlu ada kajian lebih lanjut tentang sanksi yang membuat para pelaku korupsi merasa jera. "Pendeknya dari pemaparan Ketua KPK kalau kita bandingkan dengan Thailand, Filipina, paling tidak progres kita sudah menunjukkan sebuah arah yang baik yang meskipun kita tau kita belum puas, kita akan dorong dengan pendekatan sistem tadi," pungkasnya.
Menurutnya, seluruh parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf sepakat untuk menandatangani integritas parpol. "Di dalam komitmen itu akan kami jabarkan perubahan UU Parpol. Kemudian kami melakukan kesepahaman parpol KIK untuk ke depan melakukan koreksi sistem proporsional yang terbuka," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Menurut Hasto, idealnya sistem proporsional gabungan bisa dilakukan di Indonesia. Namun ia memandang bahwa sistem yang cocok diterapkan di Indonesia adalah dengan proporsional tertutup.
"Bahkan Cak Imin mengatakan kemarin di KPK bahwa (proporsional tertutup) itu lebih pas untuk budaya bangsa. Itu dari sisi pendekatan sistem pemilu," katanya.
Di luar itu, kata Hasto, pihaknya juga mendorong penataan lembaga hukum, ketaatan terhadap hukum utamanya dalam hal pencegahan. Salah satunya transaksi non cash dilakukan secara masif.
Di samping itu, tambah Sekjen DPP PDIP itu perlu ada kajian lebih lanjut tentang sanksi yang membuat para pelaku korupsi merasa jera. "Pendeknya dari pemaparan Ketua KPK kalau kita bandingkan dengan Thailand, Filipina, paling tidak progres kita sudah menunjukkan sebuah arah yang baik yang meskipun kita tau kita belum puas, kita akan dorong dengan pendekatan sistem tadi," pungkasnya.
(kri)
