Tiga Hal yang Bakal Mengubah Pola Pemberantasan Korupsi

Senin, 14 Desember 2020 - 22:57 WIB
loading...
Tiga Hal yang Bakal...
Ada tiga hal yang membuat pemberantasan korupsi harus berubah secara siginifikan, yaitu pandemi Covid-19, UU Cipta Kerja, dan Pilkada Serentak. Foto/ilustrasi.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Penangkapan dua menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan korupsi belum surut. Malah, Edhy Prabowo (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Juliari Batubara (mantan Menteri Sosial) kini jadi simbol bandelnya para elite. Tak peduli situasi pandemi, yang penting masih bisa korupsi.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Gita Damayanti Putri mengatakan ada tiga game changer dalam pemberantasan korupsi di Indonesia kedepannya, yakni pandemi Covid-19, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah.

(Baca: Korupsi Benih Bawang, KPK Koordinasi Penanganan Perkara di NTT)

Pada 31 Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tentang Penanganan Covid-19. Salah satu yang menuai kritik adalah pasal 27 ayat 3. Pasal itu berbunyi: segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara.

Pada pasal I, seluruh biaya dan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi tidak bisa dianggap kerugian negara. Maka, perppu yang belakangan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dianggap memberikan kekebalan hukum.

Memang pada pasal 2 disebut semua keputusan dan kebijakan itu harus berdasarkan niat baik. Gita menyatakan bukan hal mudah menilai suatu tindakan itu telah didasari niat baik.

“Implementasi UU ini berisiko tinggi. Bisa terjebak dalam tindak pidana korupsi. Potensi korupsi itu perlu kita kawal (awasi),” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema Korupsi di Institusi Publik serta Peran Badan Antikorupsi, Senin (14/12/2020).

(Baca: Anggota DPD Kritisi Proses Hukum Mahasiswa Pedemo UU Cipta Kerja)

Lalu, UU Ciptaker membutuhkan sekitar 465 peraturan pelaksana. Saat ini pemerintah tengah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Bagaimana pengawasan perizinan yang diatur dalam PP,” ucapnya.

Perizinan akan ditarik ke pusat. Penerbitan izin merupakan salah satu titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan ini, diduga pola korupsi akan berubah.

(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

Terakhir terkait pilkada, berdasarkan data KPK tahun 2015, biaya untuk mengikuti pilkada setingkat bupati dan walikota membutuhkan dana Rp20-30 miliar. Gita mengungkapkan angka meningkat tajam untuk pertarungan pemilihan gubernur, yakni Rp100 miliar.

Sementara rata-rata Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah rata-rata Rp18 miliar. Muncul pertanyaan, sisa dana untuk mengikuti pilkada dapat dari mana. “Salah satu temuan studi KPK, para penyandang dana paslon kemudian berbisnis dan mengikuti program tender di pemerintahan kedepannya,” pungkasnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Sinopsis Original Series...
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI ‘Cidro Asmoro’ Eps. 3: Serunya Perjalanan Karier Musik Daru Dimulai
Susah Sinyal saat Konser?...
Susah Sinyal saat Konser? Wujudkan Koneksi Internet Lancar dengan Hypernet Technologies
Asing Tak Lagi Mendominasi,...
Asing Tak Lagi Mendominasi, Ini 5 Besar Subsektor Realisasi Investasi Rp465,2 Triliun
Berita Terkini
Pakar Hukum: Semua Perkara...
Pakar Hukum: Semua Perkara yang Diatur Zarof Ricar Perlu Dikejar
23 menit yang lalu
Mundur dari Kepala PCO,...
Mundur dari Kepala PCO, Hasan Nasbi: Aktivitas Saya Tak Jauh-jauh dari Politik dan Pemerintahan
26 menit yang lalu
Mantan Ketua PAN Sumut...
Mantan Ketua PAN Sumut Zulkifli Husein Meninggal karena Serangan Jantung saat di Podium
29 menit yang lalu
Profesor Marsudi Dicopot...
Profesor Marsudi Dicopot dari Rektor Universitas Pancasila, Ada Apa?
1 jam yang lalu
Hasan Nasbi Mundur dari...
Hasan Nasbi Mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
1 jam yang lalu
Gelar Apel Kesiapsiagaan...
Gelar Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla 2025, Menko Polkam: Tekan Angka Kebakaran
1 jam yang lalu
Infografis
1.000 Prajurit Israel...
1.000 Prajurit Israel yang Meminta Perang Gaza Diakhiri
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved