Kader Pindah Dukungan, Pengamat: Itu Bagian Pragmatis dan Oportunisme
Senin, 10 Desember 2018 - 18:54 WIB
Kader Pindah Dukungan, Pengamat: Itu Bagian Pragmatis dan Oportunisme
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.
Alasan utamanya pihak DPW PAN Kalsel tak berani berbeda suara dengan mayoritas warga di provinsi itu. Karena mayoritas warga Kalsel memiliki penilaian positif terhadap pembangunan di era Jokowi.
Menanggapi itu Pengamat Politik sekaligus Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi menyebut dalam konteks pilpres dan pileg secara langsung maka yang menjadi mahkota pertarungan buat para partai maupun caleg adalah diri mereka sendiri. Pilpres itu terlalu jauh apalagi buat partai yang tidak memiliki pasangan capres-cawapres.
"Jadi kalau kemudian ada beberapa partai yang memutuskan untuk mendukung pasangan capres di luar dari instruksi elitenya itu bagian pragmatisme sekaligus oportunisme politik dari sebagian kader mereka di tingkat bawah," ujar Burhanuddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
"Yang melihat mungkin insentif untuk mendukung Prabowo-Sandi di Kalimantan Selatan tidak terlalu tinggi, sehingga kemudian DPW PAN Kalimantan Selatan itu memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin," sambungnya.
Burhanuddin juga menyebut kejadian berpindah dukungan para kader bukan hanya terjadi di Kalsel saja tapi di beberapa daerah lainnya juga termasuk parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Di beberapa tempat itu juga sering kali terjadi partai pendukung Pak Jokowi itu di tingkat lokal terutama di wilayah yang menjadi basis Prabowo justru setidaknya tidak mengkampanyekan Pak Jokowi- Ma'ruf. Karena mereka sadar di beberapa basis Pak Prabowo, beberapa caleg dari parol pendukung Pak Jokowi tidak memiliki insentif untuk mengkampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf," jelasnya.
Selain itu, Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu menyatakan bahwa perpindahan dukungan dari partai pendukung ke paslon lainnya adalah akibat dari sistem pileg dan pilpres secara serentak.
"Sehingga partai-partai yang tidak mempunyai pasangan capres-cawapres itu kemudian lebih memilih untuk bersikap pragmatis dan oportunis untuk lebih memikirkan mereka sendiri," tuturnya.
Alasan utamanya pihak DPW PAN Kalsel tak berani berbeda suara dengan mayoritas warga di provinsi itu. Karena mayoritas warga Kalsel memiliki penilaian positif terhadap pembangunan di era Jokowi.
Menanggapi itu Pengamat Politik sekaligus Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi menyebut dalam konteks pilpres dan pileg secara langsung maka yang menjadi mahkota pertarungan buat para partai maupun caleg adalah diri mereka sendiri. Pilpres itu terlalu jauh apalagi buat partai yang tidak memiliki pasangan capres-cawapres.
"Jadi kalau kemudian ada beberapa partai yang memutuskan untuk mendukung pasangan capres di luar dari instruksi elitenya itu bagian pragmatisme sekaligus oportunisme politik dari sebagian kader mereka di tingkat bawah," ujar Burhanuddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
"Yang melihat mungkin insentif untuk mendukung Prabowo-Sandi di Kalimantan Selatan tidak terlalu tinggi, sehingga kemudian DPW PAN Kalimantan Selatan itu memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin," sambungnya.
Burhanuddin juga menyebut kejadian berpindah dukungan para kader bukan hanya terjadi di Kalsel saja tapi di beberapa daerah lainnya juga termasuk parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Di beberapa tempat itu juga sering kali terjadi partai pendukung Pak Jokowi itu di tingkat lokal terutama di wilayah yang menjadi basis Prabowo justru setidaknya tidak mengkampanyekan Pak Jokowi- Ma'ruf. Karena mereka sadar di beberapa basis Pak Prabowo, beberapa caleg dari parol pendukung Pak Jokowi tidak memiliki insentif untuk mengkampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf," jelasnya.
Selain itu, Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu menyatakan bahwa perpindahan dukungan dari partai pendukung ke paslon lainnya adalah akibat dari sistem pileg dan pilpres secara serentak.
"Sehingga partai-partai yang tidak mempunyai pasangan capres-cawapres itu kemudian lebih memilih untuk bersikap pragmatis dan oportunis untuk lebih memikirkan mereka sendiri," tuturnya.
(kri)
