Presiden Marah, Saleh Daulay: Tak Ada Manfaatnya Kalau Tak Ada Tindak Lanjut
Kamis, 02 Juli 2020 - 17:05 WIB
loading...
Politikus PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kemarahannya dalam Rapat Kabinet Paripurna pada Kamis (18/7/2020) terkait penanganan pandemi COVID-19 yang dinilai belum maksimal. Presiden bahkan membuka peluang untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Video terkait kegeraman presiden kepada para pembantunya ini diunggah ke YouTube pada Minggu (28/6/2020) lalu.
Politikus PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. PAN mengaku tidak ambil pusing apakah presiden jadi melakukan reshuffle atau tidak. (Baca juga: Penambahan 1.624 Kasus, Positif COVID-19 Kini Mencapai 59.394 Orang)
"Kalau presiden melakukan reshuffle ya silakan saja, kami enggak ikut-ikutan. Jadi kalau ditanya, ada juga yang bertanya, Fraksi PAN ini gimana, apakah mendukung reshuffle atau enggak? Kita ini tidak ada urusan kita dukung atau enggak dukung," ujarnydalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).
Saat ini, kata Saleh, Fraksi PAN DPR sedang konsentrasi bagaimana membantu pemerintah dari berbagai aspek dan sumber daya yang dimiliki untuk penanganan COVID-19. Sementara untuk urusan kepartaian, DPP PAN sedang fokus untuk melakukan konsolidasi organisasi pasca Kongres. Selain itu, juga konsentrasi menghadapi pilkada yang sudah di depan mata.
Kendati begitu, jika Jokowi tidak melakukan perubahan atau langkah apapun setelah video kemarahannya mengenai kinerja para menterinya terkait penanganan COVID-19 diunggah ke ruang publik dan penanganan COVID-19 tak ada perbaikan maka apa yang ditunjukkan presiden di video itu tidak ada maknanya.
"Maknanya dipublikasikan ke masyarakat untuk apa? Apa di balik rilis video itu? Kalau bukan ada maksud yang macam-macam, jadi kalau misalnya santai saja dan enggak ada perubahan apa-apa, berarti tidak ada maknanya. Video itu, jadi kita minta presiden ada tindak lanjut lah," kata Anggota Komisi IX DPR ini. (Baca juga: Dokter RSPAD Sebut Pasien COVID-19 Sembuh Bisa Terinfeksi Lagi)
Saleh berharap masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia juga menjadi perhatian penting oleh Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi.
Politikus PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. PAN mengaku tidak ambil pusing apakah presiden jadi melakukan reshuffle atau tidak. (Baca juga: Penambahan 1.624 Kasus, Positif COVID-19 Kini Mencapai 59.394 Orang)
"Kalau presiden melakukan reshuffle ya silakan saja, kami enggak ikut-ikutan. Jadi kalau ditanya, ada juga yang bertanya, Fraksi PAN ini gimana, apakah mendukung reshuffle atau enggak? Kita ini tidak ada urusan kita dukung atau enggak dukung," ujarnydalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).
Saat ini, kata Saleh, Fraksi PAN DPR sedang konsentrasi bagaimana membantu pemerintah dari berbagai aspek dan sumber daya yang dimiliki untuk penanganan COVID-19. Sementara untuk urusan kepartaian, DPP PAN sedang fokus untuk melakukan konsolidasi organisasi pasca Kongres. Selain itu, juga konsentrasi menghadapi pilkada yang sudah di depan mata.
Kendati begitu, jika Jokowi tidak melakukan perubahan atau langkah apapun setelah video kemarahannya mengenai kinerja para menterinya terkait penanganan COVID-19 diunggah ke ruang publik dan penanganan COVID-19 tak ada perbaikan maka apa yang ditunjukkan presiden di video itu tidak ada maknanya.
"Maknanya dipublikasikan ke masyarakat untuk apa? Apa di balik rilis video itu? Kalau bukan ada maksud yang macam-macam, jadi kalau misalnya santai saja dan enggak ada perubahan apa-apa, berarti tidak ada maknanya. Video itu, jadi kita minta presiden ada tindak lanjut lah," kata Anggota Komisi IX DPR ini. (Baca juga: Dokter RSPAD Sebut Pasien COVID-19 Sembuh Bisa Terinfeksi Lagi)
Saleh berharap masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia juga menjadi perhatian penting oleh Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi.
(kri)
