Menakar Keberanian PAN Keluar dari Koalisi Jokowi-JK

JAKARTA - Dorongan agar Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari barisan koalisi pemerintah kembali menggema. Kali ini, dorongan itu muncul dari internalnya. Adalah Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais, yang meminta partai berlambang matahari itu keluar dari koalisi pemerintah.

Sikap kritis Amien terhadap kebijakan pemerintah sudah terpupuk sejak lama. Klimaksnya saat gelaran Pilkada DKI Jakarta 2016 lalu. Kala itu, pemerintah dianggap menjadi beking calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tengah digoyang isu penistaan agama.

Kini, secara efektif kekuasaan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kurang dari dua tahun. Apakah PAN berani mengambil sikap tegas keluar dari koalisi seperti diinginkan Amien?

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan PAN harus berani mengambil sikap politik. Apakah tetap berada di dalam koalisi atau keluar.

Menurut Adi, selama ini PAN diasosiasikan sebagai partai yang bermain di dua kaki. Secara resmi PAN adalah partai pendukung pemerintah. Namun demikian, Ketua Majelis Kehormatan PAN justru bersikap kritis terhadap pemerintah.

Di tengah kondisi ekonomi yang semakin mencekik dan ada kesan pemerintah meminggirkan umat Islam, Adi mengatakan, sudah saatnya PAN mengambil sikap tegas. "Dalam kondisi demikian, PAN perlu juga melakukan perjudian," kata Adi kepada SINDOnews, Minggu (5/11/2017).

Adi berpandangan, bila PAN mampu mengelola isu dan keluar dari koalisi, partai yang lahir di era reformasi ini tak perlu takut kehilangan suara di 2019. "Tapi problemnya apakah teman-teman PAN yang menjadi bagian dari kekuasaan ini mau atau tidak?" ucap Adi.

Sebagai partai koalisi pemerintah, lanjut Adi, tentu PAN menikmati akses dan jalur 'logistik' dari pemerintah. Kemewahan itu akan hilang seiring PAN keluar dari barisan koalisi pemerintah.

"Apakah PAN sanggup untuk kehilangan akses kepada sumber ekonomi kalau keluar dari kekuasaan," ucap Adi.