Zulhas dan Elite PAN Bertemu Jokowi, Pengamat: Tak Mungkin Hanya Bahas UMKM

JAKARTA - Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan telah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi ) di Istana Negara. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Kehormatan, Soetrisno Bachir dan Ketua Majelis Penasihat Partai, Hatta Rajasa dan sejumlah elite PAN lainnya yang mendampingi pertemuan itu.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengklaim pertemuan hanya membahas ekonomi dan UMKM. Namun, ditengarai pertemuan tersebut tak hanya membahas hal-hal tersebut. (Baca juga: Jubir PAN Sebut Jokowi-Zulhas Bahas Ekonomi dan UMKM)

"Tak mungkin hanya bahas itu. Tak mungkin hanya bahas ekonomi dan UMKM. Apa hubungannya Zulhas dengan ekonomi dan UMKM," kata analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Selasa (21/7/2020).

Menurut Ujang, terlebih pertemuan dengan orang nomor satu di Indonesia itu membawa 'elite' partai sekaligus mengatasnamakan intitusi partai, bukan kapasitas Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR.

"Atau bisa juga Zulhas akan jadi Menteri Koperasi dan UMKM menggantikan Teten Masduki jika ada reshuffle nanti," tutur Ujang. (Baca juga: Heboh Pembubaran, Ternyata Ini 18 Lembaga yang Disasar Jokowi)

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu memandang, tak ada yang aneh jika PAN memutuskan bergabung ke pemerintahan. Karena pada periode pertama, partai berlambang matahari itu juga merapat ke pemerintahan Jokowi, dan saat reshuffle kabinet mendapatkan satu kursi menteri.

Dia pun melihat, jika ada reshuffle akan diganjar satu kursi menteri. Barter politik dan barter kepentingan serta barter jabatan sudah biasa di dunia politik, termasuk kecenderungan politik di Indonesia.

"Mana ada partai yang tak menginginkan kursi menteri. Semua partai jika ditawari pasti akan ambil kursi menteri. Karena kursi menteri itu nikmat dan lezat," ujarnya

Di sisi lain Ujang menganggap, partai politik dibentuk untuk memperebutkan jabatan dengan cara konstitusional. Jika jabatan sudah ada di depan mata, tak mungkin dibiarkan, pasti disikat.

"Patgulipat politik akan terjadi, di mana pun dan sampai kapanpun. Karena yang dikejar hanya jabatan semata. Yang dikejar kekuasaan semata. Karena basis koalisinya pragmatisme, maka patgulipat barter kepentingan akan terjadi," pungkasnya.