Pansus Angket DPR untuk KPK Siap Laporkan Hasil Temuan ke Jokowi
Senin, 18 September 2017 - 14:55 WIB
Pansus Angket DPR untuk KPK Siap Laporkan Hasil Temuan ke Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Masa kerja panitia khusus (pansus) hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir usai. Dari serangkaian kerja, pansus telah menyiapkan sejumlah dokumen untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
Ada total lima koper berisi kumpulikan dokumen dan temuan pansus angket tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Nanti dokumen itu akan kami sampaikan ke sidang paripurna dan ke Presiden," kata Wakil Ketua Pansus Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2017).
Masinton menyebutkan, di antara dokumen penting yang diperoleh pansus yakni, dokumen berisi aset sitaan KPK di rumah penyimpanan sitaan negara (rupbasan), hingga dokumen berisi tata kelola rumah aman.
(Baca juga: Tak Efektif, Anggota Komisi III DPR Minta KPK Hentikan OTT)
Untuk mengkonfirmasi dokumen-dokumen tersebut, pansus hak angket DPR mengundang KPK untuk hadir ke Senayan sebelum rapat paripurna digelar pada 27 September 2017 mendatang.
"Kami akan mengundang KPK untuk konfirmasi dan klarifikasi temuan ini," kata pimpinan pansus hak angket, Teuku Taufiqulhadi.
Ada total lima koper berisi kumpulikan dokumen dan temuan pansus angket tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Nanti dokumen itu akan kami sampaikan ke sidang paripurna dan ke Presiden," kata Wakil Ketua Pansus Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2017).
Masinton menyebutkan, di antara dokumen penting yang diperoleh pansus yakni, dokumen berisi aset sitaan KPK di rumah penyimpanan sitaan negara (rupbasan), hingga dokumen berisi tata kelola rumah aman.
(Baca juga: Tak Efektif, Anggota Komisi III DPR Minta KPK Hentikan OTT)
Untuk mengkonfirmasi dokumen-dokumen tersebut, pansus hak angket DPR mengundang KPK untuk hadir ke Senayan sebelum rapat paripurna digelar pada 27 September 2017 mendatang.
"Kami akan mengundang KPK untuk konfirmasi dan klarifikasi temuan ini," kata pimpinan pansus hak angket, Teuku Taufiqulhadi.
(maf)
