Tolak Pansus Hak Angket Minyak Goreng, PKB Pilih Bentuk Panja
loading...
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan menyatakan, fraksinya menolak pembentukan Panja Hak Angket Minyak Goreng. FOTO/DOK.DPR RI
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR menolak usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket guna menyikapi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di pasaran dalam beberapa waktu terakhir. Usulan ini sebelumnya dilayangkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi VI DPR, Nasim Khan menyampaikan, fraksinya lebih memilih membentuk Panitia Kerja (Panja). Sebab, pengambilan kebijakan distribusi dan harga minyak goreng itu merupakan keputusan rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"Dengan keputusan rakortas (rapat koordinasi terbatas), maka tanggungjawab penyelesaian ada di menko (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto), di mana Mendag di bawah koordinasi menko, semoga bisa lebih baik dan adil dalam mengungkap semua persoalan ini," kata Nasim dalam keterangannya, Senin (21/3/2022).
Apalagi, Komisi VI DPR telah merekomendasikan membentuk Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok. "Untuk usulan PKS terhadap Hak Angket, kami pikir masih belum perlu, karena jelas permasalahannya juga Komisi VI udah memutuskan untuk Panja," katanya.
Di samping itu, Nasim melihat jika harus melalui Pansus, maka waktunya sangat mepet, sedangkan situasi terus berjalan, apalagi sudah mau memasuki Ramadhan dan Lebaran. Hal ini justru akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Sebaiknya langsung bertindak semua komponen dalam penyelesaian ini. Rakyat menunggu bukti nyata fakta penyelesaian & kemudahan pangan dan lain-lain, bukan menunggu proses rapat-rapat atau koordinasi-koordinasi yang berlatut-larut," katanya.
Baca juga: Mendag Endus Mafia Migor: Sifat Manusia Rakus dan Jahat
Sebelumnya, Fraksi PKS secara resmi mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket dalam rangka menyikapi kelangkaan dan kemahalan minyak goreng yang belakangan ini dirasakan masyarakat Indonesia.
"Pada malam hari ini ingin menyatakan bahwa Fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain, dimulai dari Fraksi PKS untuk mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam jumpa persnya, Jumat (18/3/2022).
Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi VI DPR, Nasim Khan menyampaikan, fraksinya lebih memilih membentuk Panitia Kerja (Panja). Sebab, pengambilan kebijakan distribusi dan harga minyak goreng itu merupakan keputusan rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"Dengan keputusan rakortas (rapat koordinasi terbatas), maka tanggungjawab penyelesaian ada di menko (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto), di mana Mendag di bawah koordinasi menko, semoga bisa lebih baik dan adil dalam mengungkap semua persoalan ini," kata Nasim dalam keterangannya, Senin (21/3/2022).
Apalagi, Komisi VI DPR telah merekomendasikan membentuk Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok. "Untuk usulan PKS terhadap Hak Angket, kami pikir masih belum perlu, karena jelas permasalahannya juga Komisi VI udah memutuskan untuk Panja," katanya.
Di samping itu, Nasim melihat jika harus melalui Pansus, maka waktunya sangat mepet, sedangkan situasi terus berjalan, apalagi sudah mau memasuki Ramadhan dan Lebaran. Hal ini justru akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Sebaiknya langsung bertindak semua komponen dalam penyelesaian ini. Rakyat menunggu bukti nyata fakta penyelesaian & kemudahan pangan dan lain-lain, bukan menunggu proses rapat-rapat atau koordinasi-koordinasi yang berlatut-larut," katanya.
Baca juga: Mendag Endus Mafia Migor: Sifat Manusia Rakus dan Jahat
Sebelumnya, Fraksi PKS secara resmi mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket dalam rangka menyikapi kelangkaan dan kemahalan minyak goreng yang belakangan ini dirasakan masyarakat Indonesia.
"Pada malam hari ini ingin menyatakan bahwa Fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain, dimulai dari Fraksi PKS untuk mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam jumpa persnya, Jumat (18/3/2022).
(abd)
Explore More