Nawacita Fondasi Kerja Bersama
A
A
A
Dr Dewi Aryani MSi
Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan
SEBENTAR lagi, bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-72. Pada Tahun 2017, tema yang diangkat sebagai semangat dalam perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia adalah Bekerja Bersama. Ini menjadi esensi dan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk merangkul dan mengedepankan asas kebersamaan.
Sedangkan logo 72 tahun Indonesia Kerja Bersama merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Hal itu melambangkan dinamisme pembangunan yang berorientasi ke masa depan positif. Slogan ”Kerja Bersama” memiliki arti menunjukkan pendekatan bersifat merangkul dan memperlihatkan asas kebersamaan serta gotong royong dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.
Sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perayaan hari kemerdekaan di Istana Merdeka sering kali dihadiri, antara lain, oleh berbagai pejabat tinggi negara, tokoh-tokoh bangsa, serta orang terpilih dari berbagai bidang, seperti guru, bidang, pustakawan, dan arsiparis terbaik tingkat nasional. Namun pada 17 Agustus 2015, pada HUT RI ke-70, Presiden Jokowi membawa nuansa berbeda. Presiden Jokowi mengundang sedikitnya 2.000 warga biasa ikut dalam upacara di Istana Merdeka. Alhasil, jumlah peserta upacara dari kalangan masyarakat biasa lebih banyak, yakni 70% dibandingkan pejabat yang hanya 30%.
Diundangnya wong cilik ke istana pada perayaan kemerdekaan Indonesia bukan saja menunjukkan kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat Indonesia, tetapi sekaligus melakukan sesuatu perubahan fundamental, yaitu memberikan kesempatan lebih besar bagi rakyat Indonesia untuk dapat merayakan hari kemerdekaan Indonesia bersama-sama dengan para undangan terhormat lainnya serta terpenting bersama presiden yang dicintai rakyatnya.
Nawacita
Pancasila dan Trisakti menjadi dasar ideologi yang melandasi lahirnya Nawacita. Guna menghadapi berbagai problematika bangsa, ideologi dibutuhkan sebagai penuntun, penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah menghadapi berbagai persoalan krusial bangsa. Nawacita hadir pada saat bangsa Indonesia menghadapi tiga permasalahan besar, yaitu merosotnya wibawa negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, serta merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Nawacita mencoba mengatasi ketiga permasalahan fundamental tersebut. Pertama, tentang merosotnya wibawa negara akan dapat diatasi dengan menghadirkan negara yang bekerja. Kedua, menangani melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dapat diselesaikan dengan jalan mempromosikan upaya kemandirian yang menyejahterakan, jujur, dan bertanggung jawab. Ketiga, terkait dengan intoleransi dan krisis kepribadian bangsa dapat dientaskan melalui proses revolusi mental bangsa.
Ketiga jalan perubahan tersebut, sebagai manifesto politik Presiden Jokowi juga diuraikan secara lebih komprehensif ke dalam sembilan harapan atau impian sebagai berikut: Pertama, akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Kedua, hendak membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Ketiga, akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara persatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan, akan melakukan revolusi karakter bangsa. Kesembilan, akan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Nawacita pada kemandirian ekonomi Indonesia oleh Presiden Jokowi terus diperkuat dengan cara menggerakkan ekonomi kerakyatan, memberikan perhatian kepada produk-produk Indonesia, serta mendorong land-reform. Adapun dalam bidang politik, Nawacita mendorong terciptanya negara yang kuat, hadir melalui reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat ketahanan maritim, serta senantiasa membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam strategi kebudayaan, Nawacita secara jenius menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari desa/daerah kemudian bersatu menjadi puncak-puncak kebudayaan bangsa Indonesia.
Nawacita merupakan agenda pembangunan nasional yang harus diperkuat dari berbagai aspek pembangunan agar lebih inklusif dalam mewujudkan tujuan bernegara. Oleh sebab itu, kinerja pembangunan nasional bukan sekadar kinerja pembangunan dalam aksentuasi lama, melainkan memperlihatkan efektivitas kebijakan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Tanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan nasional harus menjadi kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah untuk mengawal agenda prioritas dalam Nawacita hanya bisa diwujudkan manakala dokumen perencanaan nasional dan daerah dirumuskan serta dilaksanakan secara konsisten. Wujud konsistensi ini diperlihatkan melalui sinkronisasi antara sasaran dan tujuan perencanaan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2015-2019 provinsi dan kabupaten/ kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.
Penyelarasan perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik rencana lima tahunan maupun tahunan dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan.
Keberlanjutan Nawacita
Saat ini pembangunan secara besar-besaran dilakukan hampir di seluruh pelosok negeri mulai dari perkotaan hingga perdesaan. Pulau Jawa bukan lagi jadi sentral pembangunan seperti sebelumnya. Aceh yang dijuluki Serambi Mekkah juga berbenah. Untuk infrastruktur perhubungan, pemerintah membangun jalur kereta api sepanjang 417,5 km dengan 40 stasiun, satu Pelabuhan Nasional Balohan, dan layanan cuaca untuk penerbangan.
Sumatera Utara juga merasakan pembangunan besar-besaran. Ratusan kilometer jalan tol baru, ratusan kilometer jalur kereta api, bandar udara, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei seluas ribuan hektare yang dilengkapi pelabuhan laut, pabrik kelapa sawit dan lainnya, serta dibentuknya Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba yang bertanggung jawab atas percepatan pembangunan di kawasan Danau Toba. Suatu hal yang puluhan tahun ditunggu-tunggu masyarakat Sumatera Utara.
Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 km terus dikebut pemerintahan Jokowi. Jalan tol ini akan menghubungkan Bakauheni, Lampung, Sumatera Utara, hingga Aceh. Sementara Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 240 km juga akan segera dibangun. Tidak ketinggalan daerah-daerah lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan banyak lagi. Bahkan di daerah perbatasan saja sudah dan sedang dibangun 258 km jalan baru.
Tahun 2015 dana desa ditransfer dari pusat sebesar Rp20,8 triliun. Tahun 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun dan tahun 2017 menjadi Rp60 triliun. Pemerintah mengupayakan agar tahun 2018 bisa lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk pengawasannya Jokowi mengundang KPK. Sampai saat ini sudah 74.910 desa yang menerima dana desa yang dipergunakan untuk membangun desanya.
Sebagaimana layaknya seorang manusia, Presiden Jokowi tentu memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang presiden. Karena harus mengurus negara dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa serta tantangan geografis dengan lebih dari 17.000 pulau yang menjadikan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
Namun, masih lebih banyak keberhasilan pembangunan yang dilakukan dan ditunjukkan Presiden Jokowi, seluruh jajaran Kabinet Kerja, pimpinan dan jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dari Sabang hingga Merauke serta dari Pulau Mianggas sampai Pulau Rote.
Semoga Presiden Jokowi dapat kembali memimpin pelaksanaan Nawacita pada periode kedua sehingga berbagai pembangunan di Indonesia menuju ke track yang benar untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Semoga!
Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan
SEBENTAR lagi, bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-72. Pada Tahun 2017, tema yang diangkat sebagai semangat dalam perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia adalah Bekerja Bersama. Ini menjadi esensi dan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk merangkul dan mengedepankan asas kebersamaan.
Sedangkan logo 72 tahun Indonesia Kerja Bersama merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Hal itu melambangkan dinamisme pembangunan yang berorientasi ke masa depan positif. Slogan ”Kerja Bersama” memiliki arti menunjukkan pendekatan bersifat merangkul dan memperlihatkan asas kebersamaan serta gotong royong dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.
Sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perayaan hari kemerdekaan di Istana Merdeka sering kali dihadiri, antara lain, oleh berbagai pejabat tinggi negara, tokoh-tokoh bangsa, serta orang terpilih dari berbagai bidang, seperti guru, bidang, pustakawan, dan arsiparis terbaik tingkat nasional. Namun pada 17 Agustus 2015, pada HUT RI ke-70, Presiden Jokowi membawa nuansa berbeda. Presiden Jokowi mengundang sedikitnya 2.000 warga biasa ikut dalam upacara di Istana Merdeka. Alhasil, jumlah peserta upacara dari kalangan masyarakat biasa lebih banyak, yakni 70% dibandingkan pejabat yang hanya 30%.
Diundangnya wong cilik ke istana pada perayaan kemerdekaan Indonesia bukan saja menunjukkan kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat Indonesia, tetapi sekaligus melakukan sesuatu perubahan fundamental, yaitu memberikan kesempatan lebih besar bagi rakyat Indonesia untuk dapat merayakan hari kemerdekaan Indonesia bersama-sama dengan para undangan terhormat lainnya serta terpenting bersama presiden yang dicintai rakyatnya.
Nawacita
Pancasila dan Trisakti menjadi dasar ideologi yang melandasi lahirnya Nawacita. Guna menghadapi berbagai problematika bangsa, ideologi dibutuhkan sebagai penuntun, penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah menghadapi berbagai persoalan krusial bangsa. Nawacita hadir pada saat bangsa Indonesia menghadapi tiga permasalahan besar, yaitu merosotnya wibawa negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, serta merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Nawacita mencoba mengatasi ketiga permasalahan fundamental tersebut. Pertama, tentang merosotnya wibawa negara akan dapat diatasi dengan menghadirkan negara yang bekerja. Kedua, menangani melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dapat diselesaikan dengan jalan mempromosikan upaya kemandirian yang menyejahterakan, jujur, dan bertanggung jawab. Ketiga, terkait dengan intoleransi dan krisis kepribadian bangsa dapat dientaskan melalui proses revolusi mental bangsa.
Ketiga jalan perubahan tersebut, sebagai manifesto politik Presiden Jokowi juga diuraikan secara lebih komprehensif ke dalam sembilan harapan atau impian sebagai berikut: Pertama, akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Kedua, hendak membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Ketiga, akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara persatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan, akan melakukan revolusi karakter bangsa. Kesembilan, akan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Nawacita pada kemandirian ekonomi Indonesia oleh Presiden Jokowi terus diperkuat dengan cara menggerakkan ekonomi kerakyatan, memberikan perhatian kepada produk-produk Indonesia, serta mendorong land-reform. Adapun dalam bidang politik, Nawacita mendorong terciptanya negara yang kuat, hadir melalui reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat ketahanan maritim, serta senantiasa membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam strategi kebudayaan, Nawacita secara jenius menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari desa/daerah kemudian bersatu menjadi puncak-puncak kebudayaan bangsa Indonesia.
Nawacita merupakan agenda pembangunan nasional yang harus diperkuat dari berbagai aspek pembangunan agar lebih inklusif dalam mewujudkan tujuan bernegara. Oleh sebab itu, kinerja pembangunan nasional bukan sekadar kinerja pembangunan dalam aksentuasi lama, melainkan memperlihatkan efektivitas kebijakan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Tanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan nasional harus menjadi kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah untuk mengawal agenda prioritas dalam Nawacita hanya bisa diwujudkan manakala dokumen perencanaan nasional dan daerah dirumuskan serta dilaksanakan secara konsisten. Wujud konsistensi ini diperlihatkan melalui sinkronisasi antara sasaran dan tujuan perencanaan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2015-2019 provinsi dan kabupaten/ kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.
Penyelarasan perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik rencana lima tahunan maupun tahunan dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan.
Keberlanjutan Nawacita
Saat ini pembangunan secara besar-besaran dilakukan hampir di seluruh pelosok negeri mulai dari perkotaan hingga perdesaan. Pulau Jawa bukan lagi jadi sentral pembangunan seperti sebelumnya. Aceh yang dijuluki Serambi Mekkah juga berbenah. Untuk infrastruktur perhubungan, pemerintah membangun jalur kereta api sepanjang 417,5 km dengan 40 stasiun, satu Pelabuhan Nasional Balohan, dan layanan cuaca untuk penerbangan.
Sumatera Utara juga merasakan pembangunan besar-besaran. Ratusan kilometer jalan tol baru, ratusan kilometer jalur kereta api, bandar udara, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei seluas ribuan hektare yang dilengkapi pelabuhan laut, pabrik kelapa sawit dan lainnya, serta dibentuknya Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba yang bertanggung jawab atas percepatan pembangunan di kawasan Danau Toba. Suatu hal yang puluhan tahun ditunggu-tunggu masyarakat Sumatera Utara.
Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 km terus dikebut pemerintahan Jokowi. Jalan tol ini akan menghubungkan Bakauheni, Lampung, Sumatera Utara, hingga Aceh. Sementara Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 240 km juga akan segera dibangun. Tidak ketinggalan daerah-daerah lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan banyak lagi. Bahkan di daerah perbatasan saja sudah dan sedang dibangun 258 km jalan baru.
Tahun 2015 dana desa ditransfer dari pusat sebesar Rp20,8 triliun. Tahun 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun dan tahun 2017 menjadi Rp60 triliun. Pemerintah mengupayakan agar tahun 2018 bisa lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk pengawasannya Jokowi mengundang KPK. Sampai saat ini sudah 74.910 desa yang menerima dana desa yang dipergunakan untuk membangun desanya.
Sebagaimana layaknya seorang manusia, Presiden Jokowi tentu memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang presiden. Karena harus mengurus negara dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa serta tantangan geografis dengan lebih dari 17.000 pulau yang menjadikan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
Namun, masih lebih banyak keberhasilan pembangunan yang dilakukan dan ditunjukkan Presiden Jokowi, seluruh jajaran Kabinet Kerja, pimpinan dan jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dari Sabang hingga Merauke serta dari Pulau Mianggas sampai Pulau Rote.
Semoga Presiden Jokowi dapat kembali memimpin pelaksanaan Nawacita pada periode kedua sehingga berbagai pembangunan di Indonesia menuju ke track yang benar untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Semoga!
(mhd)