DPR dan Pemerintah Didesak Evaluasi Hakim MK
Senin, 13 Februari 2017 - 01:17 WIB
DPR dan Pemerintah Didesak Evaluasi Hakim MK
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak DPR bersama pemerintah segera mengevaluasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, lembaga hukum tertinggi itu tengah diserang persoalan etik. Hal itu terbukti pasca tertangkapnya, beberapa hakim MK mulai dari Akil Mochtar, Arief Hidayat hingga teranyar, Patrialis Akbar.
”Harus ada upaya menyelamatkan MK. Patrialis bukan yang pertama, dulu ada Pak Akil Mochtar, yang juga dihukum di pengadilan tindak pidana korupsi,” ujar Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi Aradila Caesar di sela aksi unjuk rasa serta menggelar aksi teatrikal untuk menunjukkan keprihatinan terhadap situasi MK di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (12/2/2017).
Dalam aksi teatrikalnya, koalisi tersebut menampilkan seorang pria berjubah hakim sedang mengenakan pelampung. Pria itu pun berpose layaknya sedang tenggelam dan diselamatkan.
Aradila, yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyebutkan, MK tengah diserang persoalan terkait etik. “Ingat, pada 2016, Ketua MK Arief Hidayat kena persoalan etik. Persoalannya besar sekali, hakim yang punya standar moral tinggi harusnya tak tersandung kasus etik,” ucapnya.
Menurutnya, DPR dan pemerintah perlu mengevaluasi lembaga peradilan, seperti MK dan Mahkamah Agung (MA). Persoalan etik dan suap di MK, disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rekrutmen anggota yang tak transparan.
”Kita tahu Pak Patrialis adalah hakim hasil seleksi yang tak transparan, tak ada pelibatan publik, ataupun 'check back' latar belakang, maka hasilnya demikian,” tutur Aradila.
”Harus ada upaya menyelamatkan MK. Patrialis bukan yang pertama, dulu ada Pak Akil Mochtar, yang juga dihukum di pengadilan tindak pidana korupsi,” ujar Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi Aradila Caesar di sela aksi unjuk rasa serta menggelar aksi teatrikal untuk menunjukkan keprihatinan terhadap situasi MK di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (12/2/2017).
Dalam aksi teatrikalnya, koalisi tersebut menampilkan seorang pria berjubah hakim sedang mengenakan pelampung. Pria itu pun berpose layaknya sedang tenggelam dan diselamatkan.
Aradila, yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyebutkan, MK tengah diserang persoalan terkait etik. “Ingat, pada 2016, Ketua MK Arief Hidayat kena persoalan etik. Persoalannya besar sekali, hakim yang punya standar moral tinggi harusnya tak tersandung kasus etik,” ucapnya.
Menurutnya, DPR dan pemerintah perlu mengevaluasi lembaga peradilan, seperti MK dan Mahkamah Agung (MA). Persoalan etik dan suap di MK, disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rekrutmen anggota yang tak transparan.
”Kita tahu Pak Patrialis adalah hakim hasil seleksi yang tak transparan, tak ada pelibatan publik, ataupun 'check back' latar belakang, maka hasilnya demikian,” tutur Aradila.
(kri)
