Opini

KPU dan potensi delik pidana

Selasa,  25 Juni 2013  −  08:58 WIB
KPU dan potensi delik pidana
AHMAD YANI
Para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) patut diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Potensi pelanggaran pidana oleh para anggota KPU tersebut muncul dari penghapusan seluruh daftar calon anggota legislatif (caleg) suatu partai peserta pemilu di suatu daerah pemilihan (dapil) karena tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan minimal 30%, dan tidak terdapatnya caleg perempuan pada nomor urut tertentu.

Komisioner KPU berdalih tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan oleh partai politik tertentu bermakna tidak terpenuhinya syarat yang diatur dalam Pasal 55-56 UU Pemilu. Akan tetapi, keputusan KPU tersebut sebenarnya mengakibatkan hilangnya hak pilih sebagian warga negara Indonesia, padahal mereka tidak melakukan kesalahan apa pun.

Berdasarkan Pasal 292 UU Pemilu disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Selanjutnya, pasal 321 menyatakan bahwa penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana tersebut, pidana yang bersangkutan ditambah sepertiga dari ketentuan pidana tersebut. Istilah ”hak pilih” dalam UU Pemilu tidak hanya berarti hak memilih, yang diatur dalam pasal 19-20.

Namun, itu juga berarti hak untuk dipilih sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Bahkan, tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk memilih para wakil rakyat dan wakil daerah tersebut. Mengenai syarat kepesertaan sebagai pemilu, setiap partai politik yang telah dinyatakan lolos oleh KPU berarti sah menjadi peserta pemilu di seluruh dapil.

Syarat sebagai peserta pemilu telah diatur dalam Pasal 7-10 UU Pemilu, sesudah partai-partai tersebut lolos dari ketentuan Pasal 2-4 UU 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tidak ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi, sehingga ketentuan keterwakilan perempuan pada pasal 55 bukan syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat mengikuti pemilu di dapil tertentu.

Begitu pula ketentuan penempatan caleg perempuan pada tata nomor urut tertentu yang diatur dalam pasal 56, jika dilihat Penjelasan pasal tersebut justru menunjukkan tidak wajibnya caleg perempuan ditempatkan secara zipper. Penjelasan pasal 56 menyatakan dalam setiap tiga bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada nomor urut 1, 2, dan seterusnya.

Penggunaan kata ”dapat” bermakna ketentuan tersebut tidak wajib, sehingga tidak terpenuhinya norma tersebut juga tidak dapat diberi sanksi. Oleh karena bukan menjadi syarat kepesertaan pemilu di dapil, dan tidak diwajibkan, maka sewajarnya UU Pemilu tidak mengatur atau memberikan sanksi kepada peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan tersebut, baik 30% maupun keberadaannya pada tata nomor urut tertentu.

Namun, pengumuman KPU yang menyatakan partai tertentu tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dan penempatan caleg perempuan pada tata urutan tertentu di dapil tertentu dapat menjadi sanksi sosial. Sanksi tersebut dapat memberi efek jera karena merugikan citra partai tersebut di kalangan kaum perempuan.

Oleh karena keterwakilan perempuan bukan syarat kepesertaan pemilu, dan tidak ada pula sanksinya dalam undangundang, maka KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan peraturan KPU yang menetapkan sanksi, sekaligus melaksanakannya. Saat ini yang terjadi bukan ”ultra-petita”, di mana KPU memutuskan sesuatu yang melebihi otoritasnya, melainkan KPU tidak berwenang sama sekali dalam membuat aturan dan memberikan sanksi tersebut.


Selanjutnya...
dibaca 1.378x
Halaman 1 dari 3
Bagikan artikel ini :
Daftarkan email anda
untuk update berita terkini
Subscribe

 

shadow