ICMI: Desentralisme Sistem Terbaik untuk Indonesia, Implementasinya Harus Dibenahi
loading...
Ketua MPD ICMI Sudirman Said menegaskan, desentralisme sistem terbaik untuk Indonesia tapi implementasinya perlu dibenahi. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ( ICMI ) meyakini, desentralisme menjadi sistem terbaik yang bisa diterapkan Indonesia. Namun, pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan pelaksanaanya dengan baik. Bukan mulai secara perlahan mengambil alih beberapa kewenangan pemerintah daerah.
Ketua Majelis Pembangunan Daerah (MPD) ICMI Sudirman Said menegaskan, otonomi daerah yang lahir dari konsekuensi Reformasi politik 1998 harus dijaga. Pasalnya, Indonesia sebagai negara besar dan mejemuk tidak mungkin dikelola secara terpusat.
Pemerintah pusat dan daerah harus berbagi kewenangan hingga menemukan titik keseimbangan politik, ekonomi dan sosial dalam menerapkan demokrasi. Hal itu yang menjadi tujuan dari Reformasi 1998 setelah berhasil meruntuhkan sistem kebijakan terpusat yang diterapkan Orde Baru.
“Dan, di sini ICMI ingin meneguhkan semangat itu. Desentralisme itu sebagai pilihan yang tepat. Yang harus dibenahi adalah implementasinya,” ujar Sudirman Said dalam Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah, ICMI, di Kota Bogor, Selasa (10/1/2022).
Simposium tersebut digelar untuk merumuskan, mengevaluasi dan menghasilkan rekomendasi berbasis kajian akademik terkait implementasi otonomi daerah. Sudirman menuturkan, memperkuat otonomi daerah menjadi fokus utama pembahasan demi menuju Indonesia yang sejahtera pada 2045.
“Seperti yang tadi dikatakan Bima Arya, Wali Kota Bogor yang juga sebagai Ketua APEKSI. Saat ini ada suasana menarik kembali kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan kepada daerah. Sehingga ada kekhawatiran di antara para peserta dan narasumber ini, menyederhanakan terjemahan efisiensi dengan sentralisasi,” kata Sudirman.
Menurut dia, sentralisasi kebijakan berpotensi menuju ke arah otoritarianisme. Praktik koruptif yang akhirnya menjerat beberapa para kepala daerah, mulai dari tingkat kota dan kabupaten hingga provinsi, tidak bisa dijadikan dalil kuat untuk menarik kembali beragam kewenangan yang sudah diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur.
Sudirman menjelaskan, desentralisme bukan penyebab menjamurnya korupsi di tingkat daerah. Para pejabat daerah terjerumus korupsi akibat ongkos politik yang mahal. Dengan demikian, upaya mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat bukan sebuah solusi.
Ketua Majelis Pembangunan Daerah (MPD) ICMI Sudirman Said menegaskan, otonomi daerah yang lahir dari konsekuensi Reformasi politik 1998 harus dijaga. Pasalnya, Indonesia sebagai negara besar dan mejemuk tidak mungkin dikelola secara terpusat.
Pemerintah pusat dan daerah harus berbagi kewenangan hingga menemukan titik keseimbangan politik, ekonomi dan sosial dalam menerapkan demokrasi. Hal itu yang menjadi tujuan dari Reformasi 1998 setelah berhasil meruntuhkan sistem kebijakan terpusat yang diterapkan Orde Baru.
“Dan, di sini ICMI ingin meneguhkan semangat itu. Desentralisme itu sebagai pilihan yang tepat. Yang harus dibenahi adalah implementasinya,” ujar Sudirman Said dalam Simposium Nasional Majelis Pembangunan Daerah, ICMI, di Kota Bogor, Selasa (10/1/2022).
Simposium tersebut digelar untuk merumuskan, mengevaluasi dan menghasilkan rekomendasi berbasis kajian akademik terkait implementasi otonomi daerah. Sudirman menuturkan, memperkuat otonomi daerah menjadi fokus utama pembahasan demi menuju Indonesia yang sejahtera pada 2045.
“Seperti yang tadi dikatakan Bima Arya, Wali Kota Bogor yang juga sebagai Ketua APEKSI. Saat ini ada suasana menarik kembali kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan kepada daerah. Sehingga ada kekhawatiran di antara para peserta dan narasumber ini, menyederhanakan terjemahan efisiensi dengan sentralisasi,” kata Sudirman.
Menurut dia, sentralisasi kebijakan berpotensi menuju ke arah otoritarianisme. Praktik koruptif yang akhirnya menjerat beberapa para kepala daerah, mulai dari tingkat kota dan kabupaten hingga provinsi, tidak bisa dijadikan dalil kuat untuk menarik kembali beragam kewenangan yang sudah diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur.
Sudirman menjelaskan, desentralisme bukan penyebab menjamurnya korupsi di tingkat daerah. Para pejabat daerah terjerumus korupsi akibat ongkos politik yang mahal. Dengan demikian, upaya mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat bukan sebuah solusi.
Lihat Juga :
