ICMI: Desentralisme Sistem Terbaik untuk Indonesia, Implementasinya Harus Dibenahi
Selasa, 10 Januari 2023 - 20:56 WIB
loading...
A
A
A
Simposium tersebut digelar untuk merumuskan, mengevaluasi dan menghasilkan rekomendasi berbasis kajian akademik terkait implementasi otonomi daerah. Sudirman menuturkan, memperkuat otonomi daerah menjadi fokus utama pembahasan demi menuju Indonesia yang sejahtera pada 2045.
Baca juga: Muhammadiyah Sambut Baik Wacana ICMI Muda Terkait Pilpres 2024
“Seperti yang tadi dikatakan Bima Arya, Wali Kota Bogor yang juga sebagai Ketua APEKSI. Saat ini ada suasana menarik kembali kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan kepada daerah. Sehingga ada kekhawatiran di antara para peserta dan narasumber ini, menyederhanakan terjemahan efisiensi dengan sentralisasi,” kata Sudirman.
Menurut dia, sentralisasi kebijakan berpotensi menuju ke arah otoritarianisme. Praktik koruptif yang akhirnya menjerat beberapa para kepala daerah, mulai dari tingkat kota dan kabupaten hingga provinsi, tidak bisa dijadikan dalil kuat untuk menarik kembali beragam kewenangan yang sudah diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur.
Sudirman menjelaskan, desentralisme bukan penyebab menjamurnya korupsi di tingkat daerah. Para pejabat daerah terjerumus korupsi akibat ongkos politik yang mahal. Dengan demikian, upaya mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat bukan sebuah solusi.
Baca juga: Muhammadiyah Sambut Baik Wacana ICMI Muda Terkait Pilpres 2024
“Seperti yang tadi dikatakan Bima Arya, Wali Kota Bogor yang juga sebagai Ketua APEKSI. Saat ini ada suasana menarik kembali kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan kepada daerah. Sehingga ada kekhawatiran di antara para peserta dan narasumber ini, menyederhanakan terjemahan efisiensi dengan sentralisasi,” kata Sudirman.
Menurut dia, sentralisasi kebijakan berpotensi menuju ke arah otoritarianisme. Praktik koruptif yang akhirnya menjerat beberapa para kepala daerah, mulai dari tingkat kota dan kabupaten hingga provinsi, tidak bisa dijadikan dalil kuat untuk menarik kembali beragam kewenangan yang sudah diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur.
Sudirman menjelaskan, desentralisme bukan penyebab menjamurnya korupsi di tingkat daerah. Para pejabat daerah terjerumus korupsi akibat ongkos politik yang mahal. Dengan demikian, upaya mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat bukan sebuah solusi.
Lihat Juga :
