Ditjen Polpum Dorong Standarisasi Anggaran Kesbangpol Berbasis Risiko dan Kebutuhan Daerah
Rabu, 24 Juni 2026 - 11:57 WIB
loading...
Sharing Session Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) melaksanakan kegiatan Uji Coba Instrumen Standarisasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum di Indonesia yang dirangkaikan dengan Sharing Session Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah di DeBoekit Riverside, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, serta unsur Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
Forum tersebut menjadi sarana untuk menguji instrumen standarisasi pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum sekaligus memperoleh masukan dari pemerintah daerah terhadap formula penganggaran yang sedang disusun. Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin menyampaikan bahwa kondisi aktual menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan dalam pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
Hal tersebut tercermin dari alokasi anggaran Kesbangpol yang secara nasional hanya sekitar 0,65 persen dari total APBD, serta pola penganggaran antardaerah yang belum sepenuhnya mempertimbangkan tingkat kerawanan sosial dan kompleksitas wilayah. “Permasalahan tersebut mengandung risiko yang besar, seperti meningkatnya potensi konflik sosial, melemahnya ketahanan ideologi, hingga terganggunya stabilitas politik yang berdampak pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Andi Baso.
“Karena itu, diperlukan inovasi Standarisasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur alokasi anggaran secara objektif, terukur, dan proporsional berdasarkan tingkat risiko, kinerja, dan kebutuhan riil,” sambungnya.
Forum tersebut menjadi sarana untuk menguji instrumen standarisasi pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum sekaligus memperoleh masukan dari pemerintah daerah terhadap formula penganggaran yang sedang disusun. Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin menyampaikan bahwa kondisi aktual menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan dalam pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
Hal tersebut tercermin dari alokasi anggaran Kesbangpol yang secara nasional hanya sekitar 0,65 persen dari total APBD, serta pola penganggaran antardaerah yang belum sepenuhnya mempertimbangkan tingkat kerawanan sosial dan kompleksitas wilayah. “Permasalahan tersebut mengandung risiko yang besar, seperti meningkatnya potensi konflik sosial, melemahnya ketahanan ideologi, hingga terganggunya stabilitas politik yang berdampak pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Andi Baso.
“Karena itu, diperlukan inovasi Standarisasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan Umum sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur alokasi anggaran secara objektif, terukur, dan proporsional berdasarkan tingkat risiko, kinerja, dan kebutuhan riil,” sambungnya.
Lihat Juga :
