Dialog Terbuka Presiden Prabowo Perlu Diperluas ke Kementerian hingga Pemda
Sabtu, 09 Mei 2026 - 21:27 WIB
loading...
Dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mengundang akademisi, tokoh ormas, dan pimpinan media massa perlu diperluas di kementerian, lembaga negara, hingga pemda agar publik paham kebijakan pemerintah. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mengundang akademisi, tokoh ormas, dan pimpinan media massa perlu diperluas di kementerian, lembaga negara, hingga di pemerintah daerah (pemda). SiaapSebab dialog tersebut dinilai dapat memperkaya ruang publik dengan percakapan yang substantif dan mengembalikan politik ke arena argumentasi.
“Dialog terbuka mengembalikan diskusi pada data, argumen, dan substansi kebijakan. Juga memberi kesan bahwa pemerintah mau mendengar, siap diuji, dan tidak anti kritik. Dalam tradisi demokrasi, ini lebih sehat dibandingkan dengan komunikasi satu arah, atau politik yang terlalu tertutup,” ujar pengamat politik Nasrullah Larada saat diskusi Majelis Sabtu, di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Diskusi yang mengangkat tema “Politik Persepsi dan Perang Narasi di Era Demokrasi Digital” ini menampilkan pembicara akademisi Ade Reza Hariyadi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Alfan Alfian, dan aktivis Taufik Amrullah.
Baca juga: Prabowo Bangun Ruang Dialog Antisipasi Dampak Geopolitik Dunia
Nasrullah berharap, model dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo dapat diperluas ke kementerian, lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Jika itu dilakukan, maka publik akan lebih memahami kebijakan pemerintah. Di era digital, kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka sering kalah oleh persepsi yang disebarkan secara viral.
Senada, Alfan Alfian menyampaikan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan publik, tapi seyogyanya disertai dengan basis teori dan argumentasi yang kuat. Sebaliknya, Pemerintah akan merespons semua masukan yang ada dengan argumentasi yang kuat berbasis data.
“Dialog semacam ini, seperti yang dicontohkan Presiden Prabowo, akan memperkaya informasi di ruang publik dengan dialog berkualitas dan mencerdaskan,” ucapnya.
“Dialog terbuka mengembalikan diskusi pada data, argumen, dan substansi kebijakan. Juga memberi kesan bahwa pemerintah mau mendengar, siap diuji, dan tidak anti kritik. Dalam tradisi demokrasi, ini lebih sehat dibandingkan dengan komunikasi satu arah, atau politik yang terlalu tertutup,” ujar pengamat politik Nasrullah Larada saat diskusi Majelis Sabtu, di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Diskusi yang mengangkat tema “Politik Persepsi dan Perang Narasi di Era Demokrasi Digital” ini menampilkan pembicara akademisi Ade Reza Hariyadi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Alfan Alfian, dan aktivis Taufik Amrullah.
Baca juga: Prabowo Bangun Ruang Dialog Antisipasi Dampak Geopolitik Dunia
Nasrullah berharap, model dialog terbuka yang dilakukan Presiden Prabowo dapat diperluas ke kementerian, lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Jika itu dilakukan, maka publik akan lebih memahami kebijakan pemerintah. Di era digital, kebijakan yang tidak dijelaskan secara terbuka sering kalah oleh persepsi yang disebarkan secara viral.
Senada, Alfan Alfian menyampaikan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan publik, tapi seyogyanya disertai dengan basis teori dan argumentasi yang kuat. Sebaliknya, Pemerintah akan merespons semua masukan yang ada dengan argumentasi yang kuat berbasis data.
“Dialog semacam ini, seperti yang dicontohkan Presiden Prabowo, akan memperkaya informasi di ruang publik dengan dialog berkualitas dan mencerdaskan,” ucapnya.
Lihat Juga :
