TikTok PHK Massal Karyawan Tokopedia, DPR Minta Satgas Mitigasi PHK Turun Tangan
Sabtu, 04 Juli 2026 - 23:06 WIB
loading...
Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diminta turun tangan untuk atasi keputusan TikTok yang memberhentikan mayoritas karyawan Tokopedia. Foto: Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) turun tangan untuk atasi keputusan TikTok yang memberhentikan mayoritas karyawan Tokopedia. Apalagi, kata dia, dua platform digital itu penggerak UMKM.
"Menurut saya perlu (Sathas Mitigasi PHK turun). Karena TikTok dan Tokopedia ini dua platform market place yang cukup besar yang selama ini menjadi salah satu penggerak UMKM di Indonesia," kata Zainul saat dihubungi, Sabtu (4/7/2026).
Legislator dari Fraksi PKB ini pun meminta Satgas Mitigas PHK untuk mencari solusi agar mencegah PHK di Tokopedia. Walaupun, kata dia, TikTok menyampaikan ini bukan keputusan yang mudah untuk PHK karyawan.
Baca juga: TikTok soal Kabar PHK 90% Karyawan Tokopedia: Ini Bukan Keputusan Mudah
"Satgas PHK harus bisa menjembatani mengkomunikasikan dengan para stakeholder," kata Zainul.
Di sisi lain, Zainul meminta Pemerintah untuk memastikan hak karyawan terpenuhi jika keputusan PHK tak bisa dihindarkan. "Jika memang langkah PHK itu tdk bisa dihindari, maka harus dipastikan hak-hak karyawan terpenuhi sesuai UU," pungkasnya.
"Menurut saya perlu (Sathas Mitigasi PHK turun). Karena TikTok dan Tokopedia ini dua platform market place yang cukup besar yang selama ini menjadi salah satu penggerak UMKM di Indonesia," kata Zainul saat dihubungi, Sabtu (4/7/2026).
Legislator dari Fraksi PKB ini pun meminta Satgas Mitigas PHK untuk mencari solusi agar mencegah PHK di Tokopedia. Walaupun, kata dia, TikTok menyampaikan ini bukan keputusan yang mudah untuk PHK karyawan.
Baca juga: TikTok soal Kabar PHK 90% Karyawan Tokopedia: Ini Bukan Keputusan Mudah
"Satgas PHK harus bisa menjembatani mengkomunikasikan dengan para stakeholder," kata Zainul.
Di sisi lain, Zainul meminta Pemerintah untuk memastikan hak karyawan terpenuhi jika keputusan PHK tak bisa dihindarkan. "Jika memang langkah PHK itu tdk bisa dihindari, maka harus dipastikan hak-hak karyawan terpenuhi sesuai UU," pungkasnya.
Lihat Juga :
