Mendagri Berikan Penghargaan Satyalancana kepada 7 Tokoh Atas Inovasi Sektor Maritim
Rabu, 03 Juni 2026 - 07:10 WIB
loading...
Mendagri) Tito Karnavian menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada perangkat dan kepala daerah atas inovasinya di sektor maritim. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pengusulan Tahun 2025. Prosesi ini dilaksanakan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026 bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila.
Penganugerahan ini diberikan kepada tujuh figur yang terdiri dari kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai sukses melahirkan inovasi kebijakan yang berdampak nyata pada peningkatan mutu lingkungan pesisir serta penguatan taraf hidup masyarakat nelayan.
Namun, di balik penyerahan penghargaan tersebut, terdapat proses seleksi dan rekam jejak yang sangat ketat. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menegaskan pemberian tanda kehormatan ini tidak merujuk pada penilaian subjektif, melainkan melalui fase verifikasi berlapis sejak diusulkan pada 10 Juli 2025.
Baca juga: Kemendagri Dorong Pemda Lebih Inovatif Tangani Inflasi, Kemiskinan, dan Pengangguran
Selain penilaian teknis dan administratif oleh Tim Penilai yang melibatkan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta internal Kemendagri (Ditjen Bina Adwil dan Ditjen Bangda), para kandidat juga harus lolos dari proses pembersihan rekam jejak hukum yang ekstrem.
“Para penerima penghargaan telah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi dari empat lembaga hukum utama, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI," ungkapnya, Rabu (3/6/2026).
Penganugerahan ini diberikan kepada tujuh figur yang terdiri dari kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai sukses melahirkan inovasi kebijakan yang berdampak nyata pada peningkatan mutu lingkungan pesisir serta penguatan taraf hidup masyarakat nelayan.
Namun, di balik penyerahan penghargaan tersebut, terdapat proses seleksi dan rekam jejak yang sangat ketat. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menegaskan pemberian tanda kehormatan ini tidak merujuk pada penilaian subjektif, melainkan melalui fase verifikasi berlapis sejak diusulkan pada 10 Juli 2025.
Baca juga: Kemendagri Dorong Pemda Lebih Inovatif Tangani Inflasi, Kemiskinan, dan Pengangguran
Selain penilaian teknis dan administratif oleh Tim Penilai yang melibatkan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta internal Kemendagri (Ditjen Bina Adwil dan Ditjen Bangda), para kandidat juga harus lolos dari proses pembersihan rekam jejak hukum yang ekstrem.
“Para penerima penghargaan telah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi dari empat lembaga hukum utama, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI," ungkapnya, Rabu (3/6/2026).
Lihat Juga :
