Akademisi Nilai Polri Punya Landasan Kuat Bidang Regident dan SIM
loading...
Pengambilan foto dalam proses pembuatan Smart SIM di Polrestro Tangerang. Akademisi menilai kewenangan Polri di bidang regident dan SIM punya landasan kuat. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kalangan akademisi menilai kewenangan Polri di bidang Regident dan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah berlangsung baik serta mempunyai landasan kuat.
"Pertama, secara historis, kewenangan tersebut sudah mengakar pada Polri karena sudah diserahkan kepada dan dilaksanakan oleh Polri sejak zaman Kolonial dan berlanjut sampai sekarang," kata Prof Nurhasan Ismail melalui pesan tertulis, Rabu (8/7/2020).
Kedua, lanjutnya, secara kultural, di lingkungan Polri khususnya Korlantas (Korps Lalu Lintas) sudah terbangun dan tertanam budaya kerja pelayanan yang kuat dengan berbagai rezim politik, baik yang otoriter di era orde terdahulu maupun yang demokratis pada era sekarang.( )
"Ketiga, secara sosiologis, sudah tertanam dalam kesadaran masyarakat bahwa pengadministrasian kendaraan bermotor dan penerbitan SIM adalah menjadi tugas dan kewenangan Polri dengan segala kelebihan dan kekurangannya," kata Nurhasan yang juga penyusun UU LLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Keempat, dari aspek sumber daya manusia dan infrastruktur, Polri via Korlantas sudah mengembangkan melalui program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi SDM (sumber daya manusia) sebagai prasyarat pemberian pelayanan prima.
"Sejumlah infrasruktur pelatihan dan tempat pelayanan Regident dan SIM seperti Savety Driving Centre dan SIM-Regident Corner serta Mobil Pelayanan dibangun dan disediakan," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.( )
Kelima, dia menambahkan, secara konstitusional terdapat dua landasan kewenangan Polri di bidang Regident dan SIM. "Pertama, ketentuan Pasal 30 ayat (4) yang menentukan kewenangan di bidang penegakan hukum serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kedua, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dengan tegas menyerahkan kewenangan Regident Ranmor dan Penerbitan SIM kepada Polri," katanya.
"Pertama, secara historis, kewenangan tersebut sudah mengakar pada Polri karena sudah diserahkan kepada dan dilaksanakan oleh Polri sejak zaman Kolonial dan berlanjut sampai sekarang," kata Prof Nurhasan Ismail melalui pesan tertulis, Rabu (8/7/2020).
Kedua, lanjutnya, secara kultural, di lingkungan Polri khususnya Korlantas (Korps Lalu Lintas) sudah terbangun dan tertanam budaya kerja pelayanan yang kuat dengan berbagai rezim politik, baik yang otoriter di era orde terdahulu maupun yang demokratis pada era sekarang.( )
"Ketiga, secara sosiologis, sudah tertanam dalam kesadaran masyarakat bahwa pengadministrasian kendaraan bermotor dan penerbitan SIM adalah menjadi tugas dan kewenangan Polri dengan segala kelebihan dan kekurangannya," kata Nurhasan yang juga penyusun UU LLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Keempat, dari aspek sumber daya manusia dan infrastruktur, Polri via Korlantas sudah mengembangkan melalui program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi SDM (sumber daya manusia) sebagai prasyarat pemberian pelayanan prima.
"Sejumlah infrasruktur pelatihan dan tempat pelayanan Regident dan SIM seperti Savety Driving Centre dan SIM-Regident Corner serta Mobil Pelayanan dibangun dan disediakan," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.( )
Kelima, dia menambahkan, secara konstitusional terdapat dua landasan kewenangan Polri di bidang Regident dan SIM. "Pertama, ketentuan Pasal 30 ayat (4) yang menentukan kewenangan di bidang penegakan hukum serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kedua, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dengan tegas menyerahkan kewenangan Regident Ranmor dan Penerbitan SIM kepada Polri," katanya.
(abd)
Explore More