Kejagung Berpeluang Jerat Korporasi dalam Kasus Gagal Ginjal Akut
Kamis, 17 November 2022 - 07:15 WIB
loading...
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan bakal menjerat korporasi dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menutup kemungkinan bakal menjerat korporasi dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Bahkan korporasi tersebut berpeluang dijerat pidana dan perdata.
"Iyaa (buka peluang jerat korporasi). Karena kalau dilihat secara pasal sih ini tidak ada izin edar. Peredaran obat-obatan ini termasuk peredaran obat-obatan ilegal," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (16/11/2022). Baca juga: Kejagung Terima SPDP 3 Perusahaan Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut
"Perusahaannya saja, jadi dikenakan suatu tindak pidana sekaligus dilakukan gugatan perdata. Ganti rugi kepada negara atau kepada korban," sambungnya.
Saat ini, Kejagung telah menerima tiga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di kasus gagal ginjal akut pada anak.
"Ada dua perusahaan. Ada perorangan tapi belum menentukan tersangkanya. Jadi tiga perusahaan untuk SPDP tadi tapi belum menentukan tersangkanya siapa yang bertanggung jawab," jelasnya.
"Iyaa (buka peluang jerat korporasi). Karena kalau dilihat secara pasal sih ini tidak ada izin edar. Peredaran obat-obatan ini termasuk peredaran obat-obatan ilegal," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (16/11/2022). Baca juga: Kejagung Terima SPDP 3 Perusahaan Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut
"Perusahaannya saja, jadi dikenakan suatu tindak pidana sekaligus dilakukan gugatan perdata. Ganti rugi kepada negara atau kepada korban," sambungnya.
Saat ini, Kejagung telah menerima tiga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di kasus gagal ginjal akut pada anak.
"Ada dua perusahaan. Ada perorangan tapi belum menentukan tersangkanya. Jadi tiga perusahaan untuk SPDP tadi tapi belum menentukan tersangkanya siapa yang bertanggung jawab," jelasnya.
Lihat Juga :
