Soal RKUHP, Pakar Sebut Warisan Kolonial Belanda

Rabu, 16 November 2022 - 23:52 WIB
loading...
Soal RKUHP, Pakar Sebut Warisan Kolonial Belanda
Sosialisasi RUU KUHP, di Palu, Selasa 15 November 2022. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan warisan kolonial Belanda. Hal ini ditegaskan oleh Guru Besar Universitas Negeri Semarang, Prof Benny Riyanto dalam Sosialisasi RUU KUHP , di Palu, Selasa 15 November 2022.

Warisan kolonial Belanda tersebut yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS) yang sudah dinaturalisasi menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Walaupun sudah dinaturalisasi, karena itu merupakan produk kolonial Belanda, pasti belum mendasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa, apalagi terkait perlindungan dasar falsafah negara Pancasila," kata Prof Benny dalam keterangannya, Rabu (16/11/2022).

Baca juga: Awas! RKUHP Bisa Menyasar Siapa Saja

Prof Benny menjabarkan perbedaan antara KUHP WvS dan RUU KUHP, di mana secara sistematika ada perbedaan dalam jumlah buku. KUHP WvS memiliki tiga buku, sedangkan RUU KUHP memiliki dua buku saja.

"Dari tiga buku di dalam WvS, draf RUU KUHP menyederhanakan dengan menggabungkan Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran menjadi satu terminologi yang namanya Tindak Pidana. Sehingga draf RUU KUHP hanya ada dua buku, Buku I dan Buku II," jelasnya.

Baca juga: Dewan Pers Pastikan Terlibat dalam Reformulasi RKUHP

Kata Benny, kritik-kritik yang mengatakan bahwa RUU KUHP over kriminalisasi atau banyak perbuatan yang diatur menjadi tindak pidana adalah tidak benar. Karena menurutnya, pasal-pasal yang ada di Buku II RUU KUHP lebih sedikit dari pada Buku II dan Buku III KUHP WvS digabungkan.

Lebih jauh Benny mengatakan, ada beberapa urgensitas terkait perlunya dilahirkan KUHP Nasional. Antara lain telah terjadi pergeseran paradigma dari keadilan retributif menjadi paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

"Dengan pergeseran paradigma ini, memang menuntut KUHP WvS untuk segera diganti. Karena sudah tidak mampu lagi mengakomodasi kebutuhan hukum pidana saat ini. Karena tuntutan dari paradigma baru berlaku secara universal di seluruh belahan dunia," jelasnya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1620 seconds (11.252#12.26)