Mencari Format Terbaik Alokasi Kuota Haji

Pengalokasian kuota berdasarkan jumlah daftar tunggu menjadi opsi yang menarik untuk dipertimbangkan karena sebanding dengan kebutuhan masing-masing daerah. Jika opsi ini diambil, akan terjadi pergeseran kuota antarprovinsi dan mencapai titik tengah rata-rata nasional, yaitu 28 tahun. Jamaah mendaftar di provinsi manapun akan sama masa tunggunya, 28 tahun. Sekalipun kemudian dialokasikan ke kuota kabupaten/kota, mayoritas (82,2%) akan ada di angka 28 tahun.

Konsekuensinya, terjadi pergeseran kuota yang cukup besar antarprovinsi. Ada 10 provinsi yang mendapatkan tambahan kuota, sedangkan 24 provinsi lainnya akan berkurang. Tiga besar yang mendapatkan penambahan adalah Jatim, Jateng, dan Sulsel. Di sisi lain, tiga besar provinsi yang akan berkurang adalah Jabar, Sumut, dan Lampung.

Dibandingkan opsi pertama yang meniadakan alokasi kuota kabupaten/kota, opsi kedua kemungkinan akan menimbulkan resistensi lebih besar dari provinsi yang berkurang kuotanya. Sekalipun lebih berkeadilan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas.

Pergeseran kuota antarprovinsi nantinya akan menentukan skema layanan haji berikutnya, antara lain layanan embarkasi, manasik, kloter, proses visa, serta petugas haji antar provinsi. Namun, opsi apapun yang diambil, keduanya memiliki landasan hukum. Termasuk jika akan tetap menggunakan alokasi seperti yang dilakukan saat ini dengan rentang masa tunggu yang masih timpang.