UU PDP Resmi Diundangkan, Ini Jenis Data yang Dilindungi dan Sanksi bagi Pelanggarnya
loading...
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowo) pada 17 Oktober 2022. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ( UU PDP ) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowo) pada 17 Oktober 2022. UU yang diberi Nomor 27 Tahun 2022 itu juga sudah terbit di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg).
Dengan begitu, UU PDP sudah berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi atau institusi sebagai pemilik data pribadi atau sebagai pemilik hukum, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya telah secara jelas diatur sanksi bagi para pelanggarnya.
UU PDP adalah undang-undang yang melindungi data pribadi seseorang sebagaimana mestinya. Sebab, data diri pribadi juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu dilindungi.
Baca juga: Jokowi Teken UU Pelindungan Data Pribadi, Pelanggar Bisa Dipenjara dan Denda Rp6 Miliar
Data pribadi yang dijelaskan dalam UU PDP adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan nonelektronik.
Data pribadi yang dilindungi UU PDP terbagi menjadi dua:
1. Data pribadi bersifat umum meliputi:
a. Nama lengkap,
b. Jenis kelamin,
c. Kewarganegaraan,
d. Agama, serta
e. Data pribadi yang dikombinasikan.
2. Data pribadi bersifat spesifik meliputi:
a. Data dan informasi kesehatan,
b. Data biometrik,
c. Data genetika,
d. Kehidupan atau orientasi seksual,
e. Pandangan politik,
f. Catatan kejahatan,
g. Data anak,
h. Data keuangan pribadi, serta
i. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terdapat sanksi administratif bagi pelanggar di beberapa pasal tertentu, berupa:
1. Peringatan tertulis,
2. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi,
3. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi,
4. Ganti kerugian, atau
5. Denda administratif.
Selain itu, ada pula sanksi pidana untuk pelanggar di beberapa pasal tertentu, yakni:
1. Sanksi pidana bagi setiap orang yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berupa kurungan penjara dengan waktu paling lama 5 tahun atau denda dengan jumlah paling banyak Rp50 miliar.
Dengan begitu, UU PDP sudah berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi atau institusi sebagai pemilik data pribadi atau sebagai pemilik hukum, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya telah secara jelas diatur sanksi bagi para pelanggarnya.
UU PDP adalah undang-undang yang melindungi data pribadi seseorang sebagaimana mestinya. Sebab, data diri pribadi juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu dilindungi.
Baca juga: Jokowi Teken UU Pelindungan Data Pribadi, Pelanggar Bisa Dipenjara dan Denda Rp6 Miliar
Data pribadi yang dijelaskan dalam UU PDP adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan nonelektronik.
Data pribadi yang dilindungi UU PDP terbagi menjadi dua:
1. Data pribadi bersifat umum meliputi:
a. Nama lengkap,
b. Jenis kelamin,
c. Kewarganegaraan,
d. Agama, serta
e. Data pribadi yang dikombinasikan.
2. Data pribadi bersifat spesifik meliputi:
a. Data dan informasi kesehatan,
b. Data biometrik,
c. Data genetika,
d. Kehidupan atau orientasi seksual,
e. Pandangan politik,
f. Catatan kejahatan,
g. Data anak,
h. Data keuangan pribadi, serta
i. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terdapat sanksi administratif bagi pelanggar di beberapa pasal tertentu, berupa:
1. Peringatan tertulis,
2. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi,
3. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi,
4. Ganti kerugian, atau
5. Denda administratif.
Selain itu, ada pula sanksi pidana untuk pelanggar di beberapa pasal tertentu, yakni:
1. Sanksi pidana bagi setiap orang yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berupa kurungan penjara dengan waktu paling lama 5 tahun atau denda dengan jumlah paling banyak Rp50 miliar.
