3 Tahun Jokowi-Ma’ruf, PKS: SDM Kalah Saing dengan Infrastruktur
Kamis, 20 Oktober 2022 - 09:30 WIB
loading...
A
A
A
“Yang terjadi ya begitu, makin jauh demokrasi dari rakyat, karena prosedural saja,” ujarnya.
Baca juga: PKS Apresiasi Australia Cabut Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
Lebih dari itu, Mardani juga menyoroti masalah otonomi daerah (otda) yang sudah berlangsung sejak reformasi. Masih terjadi disharmoni antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, ia mendapat informasi bahwa Gubernur Riau ditolak oleh Bupati Meranti saat ingin melakukan kunjungan. Itu semua terjadi karena gubernur tidak memiliki akar ke bawah maupun cantolah yang kuat di atas, otda berada di bawah para bupati dan wali kota. Juga soal rentang kendali di sebuah provinsi yang mestinya dipersempit.
“Padahal kan harusnya kan orkestrasi yang baik. ini akarnya dimana? saya pernah diskusi di Komisi II, ya ditata ulang otonomi, jangan di tingkat dua, ya di tingkat satu. Jumlah kabupaten/kota di satu provinsi 5-8 saja, biar efektif, jangan 27, 38, 40, 35, kebanyakan, ruang kontrolnya,” usulnya.
Oleh karena itu, Mardani menegaskan bahwa hal-hal fundamental inilah yang mesti dipikirkan dan menjadi tugas dari 2 tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Jangan justru lebih fokus pada pembangunan gedung-gedung, padahal Jokowi sendiri selalu mengatakan industri 4.0 di mana orang bisa bekerja di mana saja, karena yang terpenting adalah delivery atau penyampaian dan hasilnya.
“Ini yang harus dipikirin, jangan malah bikin gedung, gedung mah enggak kepake nanti. kan pak Jokowi sendiri yang teriak 4.0 kita bisa bekerja di mana saja kapan saja yang penting deliverynya ada. Ada gedung tapi deliverynya enggak ada, ngurus KTP tetep susah, ngurus paspor tetap susah, ngurus macem-macem susah ya buat apa,” tugasnya.
“Banyak lah catatan kita, tapi capek enggak berubah-berubah. Tapi kita oposisi terus, PKS oposisi terus,” tandas Mardani.
Baca juga: PKS Apresiasi Australia Cabut Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
Lebih dari itu, Mardani juga menyoroti masalah otonomi daerah (otda) yang sudah berlangsung sejak reformasi. Masih terjadi disharmoni antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, ia mendapat informasi bahwa Gubernur Riau ditolak oleh Bupati Meranti saat ingin melakukan kunjungan. Itu semua terjadi karena gubernur tidak memiliki akar ke bawah maupun cantolah yang kuat di atas, otda berada di bawah para bupati dan wali kota. Juga soal rentang kendali di sebuah provinsi yang mestinya dipersempit.
“Padahal kan harusnya kan orkestrasi yang baik. ini akarnya dimana? saya pernah diskusi di Komisi II, ya ditata ulang otonomi, jangan di tingkat dua, ya di tingkat satu. Jumlah kabupaten/kota di satu provinsi 5-8 saja, biar efektif, jangan 27, 38, 40, 35, kebanyakan, ruang kontrolnya,” usulnya.
Oleh karena itu, Mardani menegaskan bahwa hal-hal fundamental inilah yang mesti dipikirkan dan menjadi tugas dari 2 tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Jangan justru lebih fokus pada pembangunan gedung-gedung, padahal Jokowi sendiri selalu mengatakan industri 4.0 di mana orang bisa bekerja di mana saja, karena yang terpenting adalah delivery atau penyampaian dan hasilnya.
“Ini yang harus dipikirin, jangan malah bikin gedung, gedung mah enggak kepake nanti. kan pak Jokowi sendiri yang teriak 4.0 kita bisa bekerja di mana saja kapan saja yang penting deliverynya ada. Ada gedung tapi deliverynya enggak ada, ngurus KTP tetep susah, ngurus paspor tetap susah, ngurus macem-macem susah ya buat apa,” tugasnya.
“Banyak lah catatan kita, tapi capek enggak berubah-berubah. Tapi kita oposisi terus, PKS oposisi terus,” tandas Mardani.
(muh)
Lihat Juga :
