3 Tahun Jokowi-Ma’ruf, PKS: SDM Kalah Saing dengan Infrastruktur
Kamis, 20 Oktober 2022 - 09:30 WIB
loading...
A
A
A
“Bagaimana bisa menyapu dengan sapu yang kotor. Mestinya kasus-kasus di kepolisian, mulai dari Sambo, hakim agung, itu pukulannya bukan buat penegak hukum, tapi bagi Presiden Jokowi, karena bagaimanapun kepala pemerintahan ya beliau, Presiden Jokowi. Buat saya, beliau betul-betul harus fokus pada SDM,” beber Mardani.
Mardani pun menyayangkan bahwa di sisa pemerintahan periode keduanya, Jokowi masih berambisi untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Padahal, legacy yang baik itu adalah perangkat pengetahuan dan karakter, bukan bangunan fisik.
“Iya, jadi legacynya legacy fisik, padahal yang dibutuhkan legacy sistem karakter, sistem perangkat knowledge, knowledge system, ini yang belum dirapihkan,” tegasnya.
Selain itu, Anggota Komisi II DPR ini juga menyoroti permasalahan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ia melihat bahwa demokrasi jalan di tempat, bahkan indeks demokrasi Indonesia menurun karena kebijakannya terlalu parsial dan reaktif. Misalnya saja, muncul unggahan di media sosial (medsos) kemudian sibuk memproses hukum, sehingga pemerintah sibuk dengan hal-hal kecil-kecil, bukan pada penekanan yang sistematis dan fundamental.
“Contohnya, mestinya kebebasan berpendapat dibiarkan, kalau ada beda pendapat pak Kapolri sudah bilang restorative justice, tapi kalau ujaran kebencian, lalu kemarin ada yang protes ijazah pak Jokowi tiba-tiba langsung ditangkap karena ada laporan penghinaan agama, kan definisi ITE Pasal 27, 45 itu karet sekali, seharusnya jangan main tangkap-tangkap. Gitu loh,” terangnya.
“Itu malah terbalik citranya, orang yang melaporkan (soal ijazah) pak Jokowi kok ditangkap atas kasus lain, itu kan dianggapnya kriminalisasi kan. Dianggapnya,” imbuh Mardani.
Akan tetapi, Mardani mengaku yang paling membuatnya sedih adalah pembiaran yang dilakukan Jokowi. Korupsi terjadi di mana-mana, seharusnya dicari akar permasalahannya apa. Sementara, Ada 4 penyakit demokrasi Indonesia yakni pertama, high cost politic; kedua, oligarki politik karena ongkos yang mahal maka harus punya bandar; ketiga interlocking (saling mengunci), karena bandarnya sama sehingga tidak bisa berbuat apa-apa; dan keempat, involutif (kemunduran pertumbuhan), akhirnya politik hanya untuk elite.
Mardani pun menyayangkan bahwa di sisa pemerintahan periode keduanya, Jokowi masih berambisi untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Padahal, legacy yang baik itu adalah perangkat pengetahuan dan karakter, bukan bangunan fisik.
“Iya, jadi legacynya legacy fisik, padahal yang dibutuhkan legacy sistem karakter, sistem perangkat knowledge, knowledge system, ini yang belum dirapihkan,” tegasnya.
Selain itu, Anggota Komisi II DPR ini juga menyoroti permasalahan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ia melihat bahwa demokrasi jalan di tempat, bahkan indeks demokrasi Indonesia menurun karena kebijakannya terlalu parsial dan reaktif. Misalnya saja, muncul unggahan di media sosial (medsos) kemudian sibuk memproses hukum, sehingga pemerintah sibuk dengan hal-hal kecil-kecil, bukan pada penekanan yang sistematis dan fundamental.
“Contohnya, mestinya kebebasan berpendapat dibiarkan, kalau ada beda pendapat pak Kapolri sudah bilang restorative justice, tapi kalau ujaran kebencian, lalu kemarin ada yang protes ijazah pak Jokowi tiba-tiba langsung ditangkap karena ada laporan penghinaan agama, kan definisi ITE Pasal 27, 45 itu karet sekali, seharusnya jangan main tangkap-tangkap. Gitu loh,” terangnya.
“Itu malah terbalik citranya, orang yang melaporkan (soal ijazah) pak Jokowi kok ditangkap atas kasus lain, itu kan dianggapnya kriminalisasi kan. Dianggapnya,” imbuh Mardani.
Akan tetapi, Mardani mengaku yang paling membuatnya sedih adalah pembiaran yang dilakukan Jokowi. Korupsi terjadi di mana-mana, seharusnya dicari akar permasalahannya apa. Sementara, Ada 4 penyakit demokrasi Indonesia yakni pertama, high cost politic; kedua, oligarki politik karena ongkos yang mahal maka harus punya bandar; ketiga interlocking (saling mengunci), karena bandarnya sama sehingga tidak bisa berbuat apa-apa; dan keempat, involutif (kemunduran pertumbuhan), akhirnya politik hanya untuk elite.
Lihat Juga :
