3 Tahun Jokowi-Ma’ruf, PKS: SDM Kalah Saing dengan Infrastruktur

JAKARTA - Tepat hari ini Kamis, 20 Oktober 2022, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin genap berusia tiga tahun. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan sejumlah catatan, khususnya sal pembangunan SDM yang tidak begitu mendapat perhatian.

“Kalau kita ikuti 5 targetnya mereka (Jokowi-Ma’ruf) kan pertama SDM. Saya masih melihat SDM kita, baik kapasitas, kualitas dan sistem pendidikan, atau kesiapan untuk masuk ke bursa kerja global masih sangat punya catatan,” kata Mardani saat dihubungi, Rabu (19/10/2022) malam.

Menurut Mardani, perlu ada gebrakan terkait dengan peningkatan SDM bangsa Indonesia. Program Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) baru menyelesaikan urusan dasar tetapi belum bisa menyelesaikan masalah kualitas dan kapasitas SDM.

Untuk itu, Mardani menyarankan agar pembangunan SDM ini perlu menjadi fokus pemerintahan Jokowi di sisa 2 tahun pemerintahannya. Yang terpenting itu adalah bukan membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, tapi membuat pusat-pusat intelektual, pusat-pusat peningkatan SDM, universitas-universitas terbaik, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang baik.



“Dua tahun terakhir pak Jokowi mesti fokus pada SDM, SDM dan SDM. Makannya, catatan lanjutannya catatan besarnya bagaimana, bukan bangun IKN yang utama, tapi bangun pusat-pusat intelektual, center of excellent, pusat pertumbuhan SDM, universitas terbaik, BLK terbaik. Karena kalau mau SDM tapi anggarannya enggak dialokasikan, dialokasikan ke infrastruktur ya enggak pas,” ujarnya.

Padahal, kata Mardani, revolusi mental telah menjadi jargon Jokowi sejak periode pertamanya, tetapi justru ia tidak melihat adanya revolusi tersebut. Terbukti bahwa masalah antrean saja masih belum rapih, bahkan Jokowi sendiri mengkritik pelayanan imigrasi dan perizinan masih berantakan, meski sudah dibantu dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mardani melanjutkan, masalah aparat penegak hukum yang tersangkut kasus hukum seperti kasus Ferdy Sambo, hakim agung Sudrajat Dimyati, Teddy Minahasa dan sebagainya, bukan merupakan persoalan aparat penegak hukum, tapi masalah kualitas SDM. Itu kesalahan Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

“Bagaimana bisa menyapu dengan sapu yang kotor. Mestinya kasus-kasus di kepolisian, mulai dari Sambo, hakim agung, itu pukulannya bukan buat penegak hukum, tapi bagi Presiden Jokowi, karena bagaimanapun kepala pemerintahan ya beliau, Presiden Jokowi. Buat saya, beliau betul-betul harus fokus pada SDM,” beber Mardani.