8 Tokoh yang Kerap Mengkritik Pemerintah

JAKARTA - Sejumlah tokoh di Tanah Air dikenal kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin . Mereka berasal dari partai politik dan tokoh agama.

Dalam rangka HUT ke-8 SINDOnews yang diperingati pada 4 Juli 2020 ini, redaksi tampilkan delapan tokoh yang dinilai kerap menyuarakan kegelisahan rakyat dan mengkritik pemerintah.

1. Din Syamsuddin
Selain Amien Rais, tokoh Muhammadiyah yang dikenal vokal mengkritik pemerintah adalah Din Syamsuddin. Pria yang lahir di Pulau Sumbawa, 31 Agustus 1958 ini pernah menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban. Dia mundur dari jabatan itu pada September 2018.

Di berbagai kesempatan, Din kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah. Ketika pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan misalnya, Din bereaksi. Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) ini menilai langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak.

"Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat. Di tengah kesusahan akibat wabah Corona, pemerintah menambah kesusahan itu," kata Din, Jumat (15/5/2020).

Bersama Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK), Din menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. UU itu, menurut Din, telah menegasikan eksistensi lembaga-lembaga negara yang konstitusional, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Fadli Zon
Meski sang atasan yakni Prabowo Subianto dan rekannya Edhy Prabowo masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dikenal vokal mengkritisi kebijakan pemerintah.

Sejak tak lagi ditunjuk menjadi juru bicara (jubir) Partai Gerindra, Fadli bahkan menyebut dirinya sebagai 'Jubir Rakyat'. Maka, tak heran pria kelahiran Jakarta 1 Juni 1971 ini kerap menyuarakan kegelisahan rakyat.

"Pd akhirnya yg utama bagi sebuah negara adalah kepentingan nasional (national interest). Trump melarang pekerja asing agar pekerja AS tdk menganggur. RI mendatangkan pekerja RRC sementara banyak orang Indonesia masih menganggur. Lebih nasionalis mana?". Begitu salah satu kritiknya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mengkritisi banyaknya perwira polisi yang ditempatkan di berbagai kementerian dan lembaga. Menurutnya, ini bukan "Dwifungsi" lagi tapi "Multifungsi".

3. M Amien Rais
Tokoh Reformasi kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 26 April 1944 ini dikenal sebagai orang yang kerap mengkritik Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, belakangan kritik tersebut makin santer dia lontarkan di berbagai forum.

Dalam sebuah kesempatan, mantan Ketum PP Muhammadiyah ini mengkritik pemerintah yang dinilai memberi keistimewaan bagi tenaga kerja asing asal China. "(Pemerintah) Membuka gerbang lebar-lebar untuk ratusan ribu TKA China di wilayah Indonesia dengan masif. TKA itu bukan hanya mencaplok lapangan kerja buruh, tapi menyangkut keamanan Indonesia di masa yang akan datang," ujar Amien dalam diskusi daring bertema 'Indonesia Dalam Ancaman Krisis Ekonomi, Sosial, dan Politik', Senin (22/6/2020) malam.

Dan, dalam dua hari terakhir, mantan Ketua MPR RI ini pun ikut komentar tentang kemarahan Jokowi terhadap para menterinya yang berujung ancaman reshuffle. Melalui video yang diunggah di akun Instagram @amienraisofficial, Rabu (1/7/2020) malam, Amien menyatakan, saat Soeharto berkuasa, para menteri hanya memujinya.

"Saya ingatkan ya kepada Pak Jokowi, ingatlah nasib Pak Harto. Pak Harto 32 tahun berkuasa, Tidak ada menteri yang tidak memuji, sehingga terbuai. Tapi ketika gerakan rakyat sudah mengepung katakanlah kekuasaan, sepertinya Pak Harto sulit untuk bertahan, semua menterinya itu meninggalkan, balik kanan, berputar, sudah tidak lagi di pikirannya (para menteri) membela Pak Harto," papar Amien Rais. ( ).

4. Mardani Ali Sera
Pria kelahiran Jakarta 9 April 1968 ini dikenal sebagai orang yang menggaungkan tagar #2019 Ganti Presiden. Bersama partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dia pun berada dalam barisan pendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

Setelah Prabowo-Sandi kalah dari pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Mardani pun menggaungkan tagar #KamiOposisi. Dan, langkah itu dia lakukan terus hingga sekarang. Berbagai kritik kerap dia sampaikan terhadap kebijakan atau cara pemerintah menangani persoalan.

Misal, dalam hal penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Mardani menilai, sejak awal masa pandemi Covid-19, pemerintah terkesan meremehkan dan menolak peringatan kemungkinan virus Sars Cov-II masuk ke Indonesia. "Jadi ya begitulah lucunya rezim ini. Saya saja masih ingat ada pejabat mengatakan 'Corona pergi dari Indonesia', 'Covid-19 tidak sampai ke Indonesia karena perizinannya berbelit-belit', dan lain-lain," tuturnya, 28 Mei 2020.

Terkini, soal video Presiden Jokowi memarahi para menterinya, Mardani menilai "Indonesia butuh kepemimpinan yang jelas, bukan sekadar mengeluh dan marah2 seakan pencitraan #leadership."

Dan, di tengah isu reshuffle, Mardani menegaskan PKS tak mungkin bergabung alias tetap memilih menjadi oposisi. "PKS istiqomah di #KamiOposisi," ujarnya.

5. Muhammad Said Didu
Pria yang lahir di Pinrang, 2 Mei 1962 ini pernah menjadi Sekretaris Kementerian BUMN. Dia juga pernah menjadi Komisaris PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Lewat akun media sosialnya, Said Didu kerap melontarkan kritikan maupun sindiran terhadap pemerintah. Bahkan, unggahan video berjudul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG' membawanya ke ranah hukum. Setelah beredarnya video berdurasi 22 menit 44 detik tersebut, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi meminta Said Didu untuk meminta maaf. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Said Didu tak kunjung menyampaikan permintaan maafnya. Said Didu pun dilaporkan ke polisi.

6. Rizal Ramli
Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954 ini dikenal sebagai ekonom senior. Dia beberapa kali menjadi menteri, antara lain Menko Ekuin (23 Agustus 2000-12 Juni 2001), Menteri Keuangan (12 Juni 2001-9 Agustus 2001), dan Menko Bidang Kemaritiman (12 Agustus 2015-27 Juli 2016).

Meski berada di pemerintahan Jokowi, Rizal tetap kritis terhadap hal-hal yang dianggapnya tidak benar. Dia pun memperkenalkan istilah jurus 'Rajawali Ngepret'.

Setelah berada di luar pemerintahan, Rizal makin vokal. Dalam sebuah kesempatan, dia menyebut pejabat yang tidak berprestasi pasti buzzer-nya banyak banget. "Mana bisa masalah bangsa diselesaikan dengan buzzer. Malah makin bingung," kata pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

"Buzzer inilah yang merusak dan sampah demokrasi," ujarnya.

7. Rocky Gerung
Filsuf kelahiran Manado 20 Januari 1959 ini dikenal dengan istilah 'akal sehat'. Dia kerap menyampaikan kritik tajam kepada pemerintah.

Terkait kritik dan akal sehat itu, Ustaz Abdul Somad (UAS) di channel YouTube Ustaz Abdul Somad, Minggu 21 Juni 2020, bertanya selama ini banyak yang menonton video Rocky Gerung tentang kritik dan akal sehat. "Itu Bung Rocky selama kritik ini ada tekanan atau ancaman?" tanya UAS.

Rocky mengakui banyak yang menonton videonya. Tapi, mereka bukan ingin mendapat pemahaman tentang akal sehat. "Tapi menunggu saya buat delik, lewat video itu. Banyak yang menunggu saya terpeleset di video, menunggu saya membuat delik, itu bahayanya tuh," tutur Rocky. ( ).

8. Tengku Zulkarnain
Ustaz Tengku Zulkarnain terkenal kerap menyampaikan kritik melalui akun Twitter-nya. Berbagai cuitannya di Twitter, terutama yang mengkritisi pemerintah, sering membuatnya di-bully.

Pria kelahiran Medan 14 Agustus 1963 yang kini menjabat Wasekjen MUI ini menyebut, aktifnya dia menyuarakan kritik terhadap pemerintah via Twitter lantaran lembaga atau kelompok masyarakat yang seharusnya bicara tak berani bersuara. ( ).

"Kenyataannya kan mereka tidak bicara, ya terpaksa kita bicara dengan apa adanya," ujar Tengku dikutip dari channel YouTube Refly Harun.