8 Tokoh yang Kerap Mengkritik Pemerintah

JAKARTA - Sejumlah tokoh di Tanah Air dikenal kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin . Mereka berasal dari partai politik dan tokoh agama.

Dalam rangka HUT ke-8 SINDOnews yang diperingati pada 4 Juli 2020 ini, redaksi tampilkan delapan tokoh yang dinilai kerap menyuarakan kegelisahan rakyat dan mengkritik pemerintah.

1. Din Syamsuddin
Selain Amien Rais, tokoh Muhammadiyah yang dikenal vokal mengkritik pemerintah adalah Din Syamsuddin. Pria yang lahir di Pulau Sumbawa, 31 Agustus 1958 ini pernah menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban. Dia mundur dari jabatan itu pada September 2018.

Di berbagai kesempatan, Din kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah. Ketika pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan misalnya, Din bereaksi. Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) ini menilai langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak.

"Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat. Di tengah kesusahan akibat wabah Corona, pemerintah menambah kesusahan itu," kata Din, Jumat (15/5/2020).

Bersama Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK), Din menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. UU itu, menurut Din, telah menegasikan eksistensi lembaga-lembaga negara yang konstitusional, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Fadli Zon
Meski sang atasan yakni Prabowo Subianto dan rekannya Edhy Prabowo masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dikenal vokal mengkritisi kebijakan pemerintah.

Sejak tak lagi ditunjuk menjadi juru bicara (jubir) Partai Gerindra, Fadli bahkan menyebut dirinya sebagai 'Jubir Rakyat'. Maka, tak heran pria kelahiran Jakarta 1 Juni 1971 ini kerap menyuarakan kegelisahan rakyat.

"Pd akhirnya yg utama bagi sebuah negara adalah kepentingan nasional (national interest). Trump melarang pekerja asing agar pekerja AS tdk menganggur. RI mendatangkan pekerja RRC sementara banyak orang Indonesia masih menganggur. Lebih nasionalis mana?". Begitu salah satu kritiknya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mengkritisi banyaknya perwira polisi yang ditempatkan di berbagai kementerian dan lembaga. Menurutnya, ini bukan "Dwifungsi" lagi tapi "Multifungsi".