Anies Baswedan Jadi Faktor Penentu Eksistensi KIB di 2024
Sabtu, 01 Oktober 2022 - 06:11 WIB
loading...
Eksistensi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, PAN dan PPP terancam. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menyampaikan PPP akan mengevaluasi posisinya di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Mukernas yang akan digelar akhir 2022 atau awal 2023.
Hal itu disampaikan Arsul Sani pada acara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kamis, 29 September 2022. Pernyataan ini membuat eksistensi koalisi yang digagas Partai Golkar, PAN dan PPP itu pun terancam.
Direktur Eksekutif Indostrategic A. Khoirul Umam menilai PPP berada dalam dilema. Menurutnya, berdasarkan sejumlah faktor, PPP lebih cocok bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Khususnya terkait kemungkinan capres yang bakal diusung yakni Anies Baswedan.
Baca juga: Mardiono Tegaskan PPP Belum Tentukan Nama Capres 2024
"PPP akan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, PPP akan lebih cocok untuk bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai capres," kata Umam Jumat (30/9/2022).
Baca juga: Ketua Umum PPP Berganti, Airlangga Ungkap Imbasnya terhadap KIB
Umam menilai, ketika PPP mengusung Anies dalam Pilpres 2024, risiko perpecahan pada basis elektoral partai Ka'bah itu relatif bisa dimitigasi. Karena Anies diidentikkan sebagai kekuatan politik Islam.
"Dengan ikut mengusung Anies, PPP tidak akan mengalami split ticket voting dan lebih mudah mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya, mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam," terangnya.
Akan tetapi, menurut Umam, ada kemungkinan PPP akan merapat ke PDIP yang tengah membutuhkan legitimasi kekuatan politik Islam moderat untuk bertarung di Pilpres 2024. Kemungkinan itu juga didukung sejumlah hal, yakni kondisi PKB dan PAN di mana PKB sudah bergabung dengan Partai Gerindra, sementara PAN kurang begitu dekat dengan PDIP.
"Di sisi lain, PKB sudah punya orientasi koalisi sendiri (dengan Gerindra) dan PAN rasanya kurang memiliki chemistry yang kuat dengan PDIP. Selain itu, PPP juga harus membayar utang budi pada PDIP yang dinilai sejumlah kalangan memiliki jasa dalam menyelamatkan partainya dari proses degradasi parliamentary threshold di Pemilu 2019 lalu," terangnya.
Hal itu disampaikan Arsul Sani pada acara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kamis, 29 September 2022. Pernyataan ini membuat eksistensi koalisi yang digagas Partai Golkar, PAN dan PPP itu pun terancam.
Direktur Eksekutif Indostrategic A. Khoirul Umam menilai PPP berada dalam dilema. Menurutnya, berdasarkan sejumlah faktor, PPP lebih cocok bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Khususnya terkait kemungkinan capres yang bakal diusung yakni Anies Baswedan.
Baca juga: Mardiono Tegaskan PPP Belum Tentukan Nama Capres 2024
"PPP akan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, PPP akan lebih cocok untuk bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai capres," kata Umam Jumat (30/9/2022).
Baca juga: Ketua Umum PPP Berganti, Airlangga Ungkap Imbasnya terhadap KIB
Umam menilai, ketika PPP mengusung Anies dalam Pilpres 2024, risiko perpecahan pada basis elektoral partai Ka'bah itu relatif bisa dimitigasi. Karena Anies diidentikkan sebagai kekuatan politik Islam.
"Dengan ikut mengusung Anies, PPP tidak akan mengalami split ticket voting dan lebih mudah mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya, mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam," terangnya.
Akan tetapi, menurut Umam, ada kemungkinan PPP akan merapat ke PDIP yang tengah membutuhkan legitimasi kekuatan politik Islam moderat untuk bertarung di Pilpres 2024. Kemungkinan itu juga didukung sejumlah hal, yakni kondisi PKB dan PAN di mana PKB sudah bergabung dengan Partai Gerindra, sementara PAN kurang begitu dekat dengan PDIP.
"Di sisi lain, PKB sudah punya orientasi koalisi sendiri (dengan Gerindra) dan PAN rasanya kurang memiliki chemistry yang kuat dengan PDIP. Selain itu, PPP juga harus membayar utang budi pada PDIP yang dinilai sejumlah kalangan memiliki jasa dalam menyelamatkan partainya dari proses degradasi parliamentary threshold di Pemilu 2019 lalu," terangnya.
(cip)
Lihat Juga :
