Mengubah Perilaku untuk Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025
Sabtu, 01 Oktober 2022 - 05:41 WIB
loading...
Jeannie Latumahina (Foto: Ist)
A
A
A
Jeannie Latumahina
Ketua Relawan Perempuan dan Anak Perindo
PRESIDEN sudah berulang kali di rapat terbatas membahas masalah dan pengelolaan sampah. Bahkan, sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta juga menekankan bahwa masalah sampah perlu segera dikerjakan.
Namun, sampai sekarang, Presiden belum mendengar secara tuntas perkembangan apa saja yang sudah dapat dikerjakan dalam pengelolaan sampah, selain dalam pemanfaatan energi sampah untuk pembangkit tenaga listrik. Pada 2021, untuk pertama kalinya di Surabaya, tepatnya TPA Benowo, akhirnya berdiri pembangkit listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Penekanannya bukan pada soal listriknya, tetapi pada "sampah untuk apa?"
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Langkah Wali Kota Surabaya patut diacungi jempol dengan geraknya dalam upaya pengolahan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat, membangun rumah-rumah kompos, bank-bank sampah dan 29.700 kader lingkungan, memasukkan 1.600 ton sampah/hari sebagai sumber dari pembangkit listrik 11 Megawatt, dengan rincian 2 Megawatt dari landfill gas power plant dan yang 9 Megawatt berasal dari gasifikasi power plant.
Selain Surabaya, Presiden juga telah menunjuk 11 kota melalui Perpres Nomor 35/2018, yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.
"Saya gonta-ganti urusan Perpres dan PP bagaimana agar seluruh kota bisa melakukan ini karena urusan sampah itu bukan hanya urusan menjadikan sampah menjadi listrik, bukan itu, tapi urusan kebersihan kota, urusan nanti kalau ada masalah pencemaran karena sampah yang ditumpuk-tumpuk kemudian kalau hujan menghasilkan limbah lindi, problem semuanya," demikian pernyataan Presiden Jokowi.
Presiden menekankan perlunya perbaikan regulasi pengelolaan sampah secara sistemik terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden berharap pengelolaan sampah yang benar dan tertata dapat berdampak positif pada ekonomi, lingkungan hidup, dan perilaku masyarakat.
Ketua Relawan Perempuan dan Anak Perindo
PRESIDEN sudah berulang kali di rapat terbatas membahas masalah dan pengelolaan sampah. Bahkan, sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta juga menekankan bahwa masalah sampah perlu segera dikerjakan.
Namun, sampai sekarang, Presiden belum mendengar secara tuntas perkembangan apa saja yang sudah dapat dikerjakan dalam pengelolaan sampah, selain dalam pemanfaatan energi sampah untuk pembangkit tenaga listrik. Pada 2021, untuk pertama kalinya di Surabaya, tepatnya TPA Benowo, akhirnya berdiri pembangkit listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Penekanannya bukan pada soal listriknya, tetapi pada "sampah untuk apa?"
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Langkah Wali Kota Surabaya patut diacungi jempol dengan geraknya dalam upaya pengolahan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat, membangun rumah-rumah kompos, bank-bank sampah dan 29.700 kader lingkungan, memasukkan 1.600 ton sampah/hari sebagai sumber dari pembangkit listrik 11 Megawatt, dengan rincian 2 Megawatt dari landfill gas power plant dan yang 9 Megawatt berasal dari gasifikasi power plant.
Selain Surabaya, Presiden juga telah menunjuk 11 kota melalui Perpres Nomor 35/2018, yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.
"Saya gonta-ganti urusan Perpres dan PP bagaimana agar seluruh kota bisa melakukan ini karena urusan sampah itu bukan hanya urusan menjadikan sampah menjadi listrik, bukan itu, tapi urusan kebersihan kota, urusan nanti kalau ada masalah pencemaran karena sampah yang ditumpuk-tumpuk kemudian kalau hujan menghasilkan limbah lindi, problem semuanya," demikian pernyataan Presiden Jokowi.
Presiden menekankan perlunya perbaikan regulasi pengelolaan sampah secara sistemik terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden berharap pengelolaan sampah yang benar dan tertata dapat berdampak positif pada ekonomi, lingkungan hidup, dan perilaku masyarakat.
Lihat Juga :
