Mengubah Perilaku untuk Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025

Jeannie Latumahina
Ketua Relawan Perempuan dan Anak Perindo

PRESIDEN sudah berulang kali di rapat terbatas membahas masalah dan pengelolaan sampah. Bahkan, sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta juga menekankan bahwa masalah sampah perlu segera dikerjakan.

Namun, sampai sekarang, Presiden belum mendengar secara tuntas perkembangan apa saja yang sudah dapat dikerjakan dalam pengelolaan sampah, selain dalam pemanfaatan energi sampah untuk pembangkit tenaga listrik. Pada 2021, untuk pertama kalinya di Surabaya, tepatnya TPA Benowo, akhirnya berdiri pembangkit listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Penekanannya bukan pada soal listriknya, tetapi pada "sampah untuk apa?"

Baca Juga: koran-sindo.com

Langkah Wali Kota Surabaya patut diacungi jempol dengan geraknya dalam upaya pengolahan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat, membangun rumah-rumah kompos, bank-bank sampah dan 29.700 kader lingkungan, memasukkan 1.600 ton sampah/hari sebagai sumber dari pembangkit listrik 11 Megawatt, dengan rincian 2 Megawatt dari landfill gas power plant dan yang 9 Megawatt berasal dari gasifikasi power plant.

Selain Surabaya, Presiden juga telah menunjuk 11 kota melalui Perpres Nomor 35/2018, yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

"Saya gonta-ganti urusan Perpres dan PP bagaimana agar seluruh kota bisa melakukan ini karena urusan sampah itu bukan hanya urusan menjadikan sampah menjadi listrik, bukan itu, tapi urusan kebersihan kota, urusan nanti kalau ada masalah pencemaran karena sampah yang ditumpuk-tumpuk kemudian kalau hujan menghasilkan limbah lindi, problem semuanya," demikian pernyataan Presiden Jokowi.

Presiden menekankan perlunya perbaikan regulasi pengelolaan sampah secara sistemik terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden berharap pengelolaan sampah yang benar dan tertata dapat berdampak positif pada ekonomi, lingkungan hidup, dan perilaku masyarakat.

Disampaikan juga dalam rapat terbatas perlu ada terobosan dalam membangun sistem yang terpadu mulai dari rumah tangga dan pasar, pemilahan, penjemputan, hingga sampai tempat pembuangan akhir (TPA). Maka, untuk mendorong percepatan pengolahan sampah dicanangkan Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025, sebagai visi misi gerakan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah.

Manajemen Sampah Zero (Masaro) ITB
Pentingnya mengendalikan dan mengolah sampah untuk kebaikan lingkungan hidup mendorong Akhmad Zainal Abidin selaku dosen KK Perancangan Produk Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan penelitian membangun teknologi untuk pelatihan pengelolaan sampah dengan zero waste. Ini untuk mengubah kebiasaan yang pada awalnya adalah cost center, yaitu "kumpul-angkut-buang" menjadi profit center, yaitu "pilah-angkut-proses-jual".

Dikatakan bahwa sampah dapat dimanfaatkan dan menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi. Sampah yang tercampur aduk itu beban, tetapi sampah yang terpilah adalah aset.

Terdapat lima prinsip penerapan teknologi Masaro-ITB, yaitu pemilahan sampah langsung di sumber, pengolahan sampah di dekat sumber, melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, dan industri, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pembuatan manajemen untuk program keberlanjutan.

Teknologi Masaro membagi sampah dari masyarakat menjadi lima kategori, yakni sampah mudah membusuk, sampah sulit membusuk, sampah daur ulang termasuk plastik, kaca, kertas, sampah nondaur ulang, yaitu plastik film (biodegradable, oxodegradable), logam, kemudian jenis sampah waste to energy (WTE), dan terakhir adalah sampah B2 (bahan-berbahaya).

Manajemen Sampah Zero (Masaro-ITB) akan menghasilkan produk-produk berupa media tanam, pengawet kayu, pestisida organik, bahan bakar, kompos, pupuk organik cair istimewa, konsentrat organik cair istimewa, Biopestisida dan Biokomposer.

Hal yang menarik pada sistem Masaro, yaitu pengelolaan sampah dilakukan pada sumber awal munculnya timbulan sampah, yaitu berasal rumah tangga, pasar modern dan tradisional, serta perkantoran. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah rumah tangga menduduki porsi terbesar, yaitu 40,8%, pasar modern 18,2%, tradisional 17,3%, dan perkantoran 8,2%.

Sementara dari jenis timbulan sampah diperoleh data terbesar adalah 40% sisa makanan, 17,4% plastik, 13,1% kayu, ranting/daun, 11,4% kertas, karton.

Karena sistem Masaro dalam pembangunannya bergerak dari sumber munculnya sampah, tentu saja dapat dibangun di atas lahan yang tidak perlu luas sehingga dapat dibangun di kecamatan maupun kompleks perumahan besar, pusat perniagaan, dan pasar.

Secara prinsip sangat ditekankan oleh Masaro-ITB, semua sampah harus mampu terolah menjadi produk berharga dan tidak ada lagi yang perlu dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPS) maupun TPA, melalui kilang-kilang pemrosesan sampah. Untuk hal ini kemudian sistem Masaro telah dipatenkan sebagai produk murni anak bangsa.

Tentunya, dengan merujuk sistem Masaro, tingkat keberhasilannya berada pada peran serta seluruh lapisan masyarakat, swasta, dan pemerintahan mulai dari tingkat desa.

Merujuk pada kedua sistem pengendalian dan pengolahan sampah, itu dimulai di tingkat pemerintah pusat hingga seluruh lapisan masyarakat dari atas ke bawah, maupun dari bawah ke atas, sungguh diperlukan perubahan mendasar pada perilaku masyarakat dalam melihat permasalahan dan mengatasi timbulan sampah guna menciptakan lingkungan hidup yang lebih berkualitas dan bermanfaat dengan baik.

Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025 dapat terwujud hasil dari kerja bersama seluruh bangsa dan negara Indonesia.

Partai Perindo dengan kerendahan hati turut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyatukan tekad dengan semangat persatuan, bekerja sama dan berperan serta secara aktif membangun masa depan bangsa serta negara Indonesia.