Bangunan yang Melanggar Sempadan Pantai Bisa Dibongkar

Bagaimana dengan yang bangunan setelah aturan terbit? ”Ini yang menarik. Untuk bangunan yang dibuat setelah Perpres 51/2016, diatur sanksinya dalam UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif,” tutur dia.

Shafik menjelaskan, sanksi administratif yang dimaksud meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, sampai dengan pembongkaran. “Kalau ada pelanggaran, ya dibongkar. Pembongakaran itu salah satu dari beberapa jenis sanksi administratif yang terberat,” kata Shafik.



Sementara itu, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI Parid Ridwanuddin mengatakan, Perpres 51/2016 tentang Batas Sempadan Pantai bahwa penetapan batas sempadan pantai 100 meter bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kehidupan masyarakat dari ancaman bencana alam; alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Sayang sekali, dalam praktiknya aturan tersebut lebih banyak dibunyikan untuk menakut-nakuti masyarakat tetapi tidak untuk investasi, khususnya sektor pariwisata. Parid menyayangkan pembangunan gedung hotel, resort, restoran, industri di sekitar pantai justru membatasi ruang gerak masyarakat setempat, terutama nelayan yang sudah lama tinggal dan hidup di wilayah tersebut.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi memaparkan temuan terhadap lebih dari 90 persen investasi pariwisata di kawasan pesisir NTT yang melabrak aturan sempadan pantai. Beberapa lokasi tersebut antara lain di Labuan Bajo, Sumba, Kota Kupang.

“Privatisasi sempadan pantai adalah praktik pembangkangan terhadap peraturan. Privatisasi juga menunjukkan potret lemahnya pemerintah di depan para pemodal. Privatisasi juga adalah bentuk pengabaian pemerintah soal keadilan ruang penghidupan rakyat dan keadilan antar generasi,” tegas Umbu Wulang saat dihubungi secara terpisah, Kamis (28/7/2022).

“Yang mesti dilakukan, pemerintah meninjau ulang, melakukan evaluasi, menegakkan aturan dan memastikan aspek pencegahan lebih ditingkatkan,” ujar dia.



Dibangun Pemerintah