DPR-Pemerintah Sepakat Hapus 16 RUU dari Prolegnas 2020

8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)

14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

Kemudian, sambung politikus Partai Gerindra itu, Baleg DPR, pemerintah dan DPD sepakat untuk menambah Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020 dari DPR dan juga pemerintah. Usulan dari Komisi III DPR yakni, RUU tentang Jabatan Hakim, sementara RUU tentang Kejaksaan diusulkan Komisi III bersama dengan pemerintah.