Kenaikan Harga BBM, DPR Minta Pemerintah Sokong Produktivitas Rakyat
Selasa, 06 September 2022 - 20:49 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mengatakan, angkah menaikkan harga BBM seharusnya diikuti kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu, sehingga rakyat tetap produktif. FOTO/DOK.DPR
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan sosial sebagai bantalan dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, pertalite, dan pertamax. Kementerian teknis juga harus memikirkan bagaimana membuat rakyat tetap produktif.
"Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktivitas rakyat," kata Deddy dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (6/9/2022).
Langkah menaikkan harga BBM seharusnya diikuti kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu. Pemerintah harus menyalurkan subsidi BBM kepada nelayan agar tetap bisa bekerja, kepada petani yang menggunakan alat mekanik dalam proses produksinya, serta pelaku usaha kecil, industri rumah tangga, dan angkutan umum.
"Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Deddy meminta agar pembatasan penggunaan BBM subsidi dilakukan secara efektif agar penghematan APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif rakyat. Karena itu, Deddy berharap aplikasi My Pertamina diperluas secara efektif dan pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan tegas untuk memastikan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah dalam menyokong produktivitas rakyat.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini berharap agar pemerintah serius memperbaiki rantai pasok langsung BBM bersubsidi bagi rakyat yang membutuhkan. Menurut Deddy, sembako ditujukan bagi rakyat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Padahal banyak rakyat yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan pokok jika kegiatan ekonomi mereka berjalan dengan baik.
"Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktivitas rakyat," kata Deddy dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (6/9/2022).
Langkah menaikkan harga BBM seharusnya diikuti kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu. Pemerintah harus menyalurkan subsidi BBM kepada nelayan agar tetap bisa bekerja, kepada petani yang menggunakan alat mekanik dalam proses produksinya, serta pelaku usaha kecil, industri rumah tangga, dan angkutan umum.
"Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Deddy meminta agar pembatasan penggunaan BBM subsidi dilakukan secara efektif agar penghematan APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif rakyat. Karena itu, Deddy berharap aplikasi My Pertamina diperluas secara efektif dan pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan tegas untuk memastikan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah dalam menyokong produktivitas rakyat.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini berharap agar pemerintah serius memperbaiki rantai pasok langsung BBM bersubsidi bagi rakyat yang membutuhkan. Menurut Deddy, sembako ditujukan bagi rakyat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Padahal banyak rakyat yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan pokok jika kegiatan ekonomi mereka berjalan dengan baik.
Lihat Juga :
