Reshuffle Kabinet, Wacana Lumrah yang Tak Pernah Mudah

JAKARTA - Wacana reshuffle kabinet menguat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menumpahkan kekesalan terhadap para menterinya. Pemicunya adalah kinerja yang buruk atau setidaknya standar di masa pandemi virus Corona (Covid-19). Padahal, dalam kacamata Jokowi situasi ini membutuhkan inovasi serta effort lebih.

Kemarahan Jokowi pada rapat kabinet 18 Juni 2020 yang videonya diunggah Biro Pers Setpres 10 hari kemudian direspons secara luas. Ada yang meragukan keseriusan presiden, ada pula yang mengapresiasi bahkan mendukung agar Jokowi merombak kabinet secepatnya.

Pengamat politik Anang Sujoko mengatakan sangat mungkin sekali Jokowi melakukan penggantian menteri melihat situasi seperti sekarang ini. “Kalau pemerintah itu kuat, melihat menterinya enggak mampu ya sudah reshuffle. Karena ini bicara profesionalitas dan kita bicara bangsa,” ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (30/6/2020).

(Baca: Soal Reshuffle, Fadli Zon: Kalau Tidak Ditindaklanjuti Akan Mendegradasi Jokowi)

Sejak Corona mulai mewabah, seluruh perhatian publik memang tercurah pada kemampuan para pejabat negara dalam menanganinya. Kesimpulannya, pemerintah dinilai kedodoran. Belum ada “ramuan” yang pas untuk meredam dampak lebih luas. Kebijakan dan regulasi telah dibuat dengan dukungan APBN yang dialokasikan ulang. Toh, dampaknya nyaris tidak terasa.

Sejumlah menteri terkait penanggulangan pagebluk Covid-19 paling mendapatkan sorotan. Jokowi secara khusus menyebut serapan anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp75 triliun, tetapi baru terpakai 1,56 persen.

Anang mengungkapkan beberapa menteri yang mungkin akan terkena kocok ulang kabinet ada di sektor ekonomi. Mantan Wali Kota Solo itu terlihat kurang puas dengan kinerja dan usaha meredam dampak ekonomi karena pagebluk Covid-19.

“Tidak sedikit yang harus di-reshuflle. Tidak sedikit menteri-menteri yang bisa memenuhi harapan untuk bekerja secara baik. Beberapa kementerian, sekarang apa targetnya apa? Awal-awal Covid-19 itu terjadi kekecauan komunikasi publik. Maka, siapa yang bertanggung jawab terhadap protokol komunikasi,” tutur dosen Universitas Brawijaya itu.

(Baca: Mensos Juliari Batubara: Kita Tugasnya Bekerja, Tidak Pikir Reshuffle)

Selain, menteri-menteri terkait kesejahteraan sosial perlu dievaluasi. Dia menilai pembagian bantuan sosial (bansos) banyak masalah. Lalu, mekanisme pembagian di lapangan malah membuat masyarakat tidak tertib dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19.