Dilema PPP
Sabtu, 27 Agustus 2022 - 16:26 WIB
loading...
A
A
A
Terlepas maksud dan sikap seperti apa yang ditunjukkan Suharso, faktanya pernyataan Suharso tentang kiai dan amplop bukan hanya memicu reaksi pihak eksternal seperti Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), tapi juga internal partai. Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan DPP PPP bahkan menuntut mundur Suharso dari jabatan ketua umum partai.
Merespons dinamika tersebut, Suharso telah telah menemui Ketua Majelis Syariah PPP KH Afifudin Muhajir dan Sekretaris Majlis Syariah H Chaerul Saleh Rasyid. Kepada keduanya, dia mengaku telah mengklarifikasi duduk perkara dan meminta maaf telah membuat contoh tidak tepat. Karena itu dia pun meyakini dinamika internal partai akan terselesaikan.
Benarkah bisa demikian? Tentu tidak bakal mudah. Sikap yang ditunjukkan Suharso sudah terlanjur meluncur ke publik dan menjadi catatan kiai dan pesantren. Di sisi lain, dalam perspektif politik, sekecil apapun celah yang muncul bisa menjadi modal untuk menyerang seteru politik. Termasuk sebagai amunisi saling sikut di internal PPP.
Apalagi, tuntutan mundur tiga majelis PPP juga membuka kotak pandora persoalan Suharso bukan saja terkait pernyataan amplop dan kiai, tapi juga terkait rendahnya elektabilitas PPP selama kepemimpinannya. Survei Charta Politika yang dirilis medio Juni lalu, misalnya, menyebut elektabilitas PPP bersama PAN tidak mencapai parliamentary threshold 4%. Bahkan survei Parameter Politik menemukan elektabilitas PPP semakin menurun hingga hanya menyentuh angka 2,9%.
Segala fakta tersaji menunjukkan posisi PPP yang kini sulit. Bila tuntutan Suharso mundur berlanjut, konsolidasi partai menghadapi Pemilu 2024 nanti bakal terganggu.
Merespons dinamika tersebut, Suharso telah telah menemui Ketua Majelis Syariah PPP KH Afifudin Muhajir dan Sekretaris Majlis Syariah H Chaerul Saleh Rasyid. Kepada keduanya, dia mengaku telah mengklarifikasi duduk perkara dan meminta maaf telah membuat contoh tidak tepat. Karena itu dia pun meyakini dinamika internal partai akan terselesaikan.
Benarkah bisa demikian? Tentu tidak bakal mudah. Sikap yang ditunjukkan Suharso sudah terlanjur meluncur ke publik dan menjadi catatan kiai dan pesantren. Di sisi lain, dalam perspektif politik, sekecil apapun celah yang muncul bisa menjadi modal untuk menyerang seteru politik. Termasuk sebagai amunisi saling sikut di internal PPP.
Apalagi, tuntutan mundur tiga majelis PPP juga membuka kotak pandora persoalan Suharso bukan saja terkait pernyataan amplop dan kiai, tapi juga terkait rendahnya elektabilitas PPP selama kepemimpinannya. Survei Charta Politika yang dirilis medio Juni lalu, misalnya, menyebut elektabilitas PPP bersama PAN tidak mencapai parliamentary threshold 4%. Bahkan survei Parameter Politik menemukan elektabilitas PPP semakin menurun hingga hanya menyentuh angka 2,9%.
Segala fakta tersaji menunjukkan posisi PPP yang kini sulit. Bila tuntutan Suharso mundur berlanjut, konsolidasi partai menghadapi Pemilu 2024 nanti bakal terganggu.
(ynt)
Lihat Juga :
