Ketua Banggar DPR Sebut Subsidi Energi Bisa Bangun 200.000 SD atau 40.000 Puskesmas

"Kita juga masih menghadapi indeks prevalensi kerawanan pangan tinggi. Realokasi anggaran subsidi energi bisa diarahkan untuk memperkuat program ketahanan pangan, karena kita hanya swasembada beras, sementara komoditas pangan lainnya seperti daging, sayuran, gula, kedelai, masih impor," kata Said Abdullah.

Karena itu, Said mengajak masyarakat mendukung pengurangan subsidi energi untuk direalokasi ke program yang dibutuhkan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM, fasilitas kesehatan dan pendidikan.

"Pengalihan dana subsidi dan kompensasi BBM, salah satunya dapat difokuskan kepada subsidi BBM untuk para pelaku UMKM yang teknisnya bisa diintegrasikan dengan keseluruhan program perlindungan sosial," katanya.

Realokasi anggaran subsidi energi juga dapat difokuskan untuk penguatan program konversi energi. Langkah ini sangat penting untuk menekan ketergantungan pada suplai impor minyak bumi. Konversi kebijakan energi untuk mengarah kemandirian energi harus menjadi prioritas agar kejadian bengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM tidak terus terulang di masa mendatang.

"Latar kebijakan ini penting untuk diketahui masyarakat agar bisa mengerti, memahami, dan akhirnya meyakini bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi bukan semata urusan fiskal APBN tapi mengalihkan agar lebih tepat sasaran dan masyarakat bawah lebih berdaya secara ekonomi," katanya.