Ketua Banggar DPR Sebut Subsidi Energi Bisa Bangun 200.000 SD atau 40.000 Puskesmas
Jum'at, 26 Agustus 2022 - 17:19 WIB
loading...
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendukung rencana pengurangan subsidi energi untuk direalokasi ke program yang dibutuhkan masyarakat miskin. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menjelaskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tengah digodok pemerintah tidak semata terkait fiskal APBN tapi juga realokasi anggaran agar tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih berdaya secara ekonomi.
"Latar kebijakan ini penting untuk diketahui masyarakat agar bisa mengerti, memahami rencana kenaikan harga BBM bersubsidi (solar dan pertalite)," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Jumat (26/8/2022).
Said menjelaskan pada tahun ini pemerintah telah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp502 triliun. Anggaran itu habis digunakan untuk menyubsidi harga energi yang sebagian besar penikmatnya adalah keluarga mampu. Contohnya subsidi LPG 3 kg yang 80% pemakainya berasal dari kalangan mampu. Kenaikan harga Pertamax yang merupakan BBM nonsubsidi juga mendorong kalangan mampu beralih ke Pertalite yang harganya disubsidi pemerintah. Akibatnya terjadi lonjakan permintaan Pertalite.
"Perkiraan pemerintah, pada Oktober nanti stok pertalite habis jika menyimulasikan dengan tren konsumsi sekarang ini," kata Said.
"Latar kebijakan ini penting untuk diketahui masyarakat agar bisa mengerti, memahami rencana kenaikan harga BBM bersubsidi (solar dan pertalite)," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Jumat (26/8/2022).
Said menjelaskan pada tahun ini pemerintah telah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp502 triliun. Anggaran itu habis digunakan untuk menyubsidi harga energi yang sebagian besar penikmatnya adalah keluarga mampu. Contohnya subsidi LPG 3 kg yang 80% pemakainya berasal dari kalangan mampu. Kenaikan harga Pertamax yang merupakan BBM nonsubsidi juga mendorong kalangan mampu beralih ke Pertalite yang harganya disubsidi pemerintah. Akibatnya terjadi lonjakan permintaan Pertalite.
"Perkiraan pemerintah, pada Oktober nanti stok pertalite habis jika menyimulasikan dengan tren konsumsi sekarang ini," kata Said.
Lihat Juga :
