Dugaan Pelibatan Anak saat Demo RUU HIP, Kowani Lapor ke KPAI
Selasa, 30 Juni 2020 - 01:00 WIB
loading...
Massa dari GNPF-Ulama dan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar aksi menuntut dibatalkannya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). FOTO/SINDOnews/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Kongres Wanita Indonesia ( Kowani ) melaporkan dugaan pelibatan anak dalam aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR beberapa waktu lalu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) . Sebagai terlapor adalah FPI, GNFMUI, Alumni 212, dan Edy Mulyadi, koordinator lapangan aksi.
Kedatangan Kowani dipimpin Ketua Bidang Soskeskel, Khalilah. Mereka diterima oleh Komisioner KPAI Jasra Putra di dalam sebuah pertemuan tertutup, di Kantor KPAI, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Khalilah menilai, virus corona masih menjadi ancaman nyata dunia. Menurutnya, hingga saat ini lonjakan kasus Covid-19 masih cukup tinggi di Indonesia, bahkan menempati urutan pertama di ASEAN dan Indonesia memiliki kasus kematian tertinggi di Asia Tenggara.(Baca juga: Gabungan Ormas Islam Minta Inisiator RUU HIP Ditangkap )
Berangkat dari kondisi itu, Khalilah menyayangkan pelibatan anak-anak saat demonstrasi karena mengkhawatirkan bagi keselamatan jiwa anak-anak. "Untuk itu kami melaporkan hal ini Kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, karena telah melanggar Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perlu diteruskan untuk diproses secara hukum agar ada efek jera," kata Khalilah.
Lebih lanjut, Khalilah mengatakan pihaknya menolak pelibatan atau eksploitasi anak di wilayah politik kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada demonstrasi penolakan RUU HIP itu. Berdasarkan undang-undang, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
Kowani mengingatkan bahwa 2020 adalah tahun politik Pilkada Serentak di 270 daerah. Karena itu, kejadian serupa di wilayah politik kekuasaan jangan sampai terjadi kembali di masa mendatang.(Baca juga: Pimpinan DPR Janji Setop Bahas RUU HIP )
Lembaga federasi dari 96 organisasi wanita lingkup nasional yang berdiri sejak 22 Desember 1982 itu juga mengingatkan, dalam pandemi Covid-19, anak-anak Indonesia adalah yang terbanyak terpapar/meninggal se-Asia Tenggara, berdasarkan data yang ada. Maka itu semua pihak seharusnya berkomitmen dan perlu lebih fokus dalam melindungi anak Indonesia.
Kedatangan Kowani dipimpin Ketua Bidang Soskeskel, Khalilah. Mereka diterima oleh Komisioner KPAI Jasra Putra di dalam sebuah pertemuan tertutup, di Kantor KPAI, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Khalilah menilai, virus corona masih menjadi ancaman nyata dunia. Menurutnya, hingga saat ini lonjakan kasus Covid-19 masih cukup tinggi di Indonesia, bahkan menempati urutan pertama di ASEAN dan Indonesia memiliki kasus kematian tertinggi di Asia Tenggara.(Baca juga: Gabungan Ormas Islam Minta Inisiator RUU HIP Ditangkap )
Berangkat dari kondisi itu, Khalilah menyayangkan pelibatan anak-anak saat demonstrasi karena mengkhawatirkan bagi keselamatan jiwa anak-anak. "Untuk itu kami melaporkan hal ini Kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, karena telah melanggar Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perlu diteruskan untuk diproses secara hukum agar ada efek jera," kata Khalilah.
Lebih lanjut, Khalilah mengatakan pihaknya menolak pelibatan atau eksploitasi anak di wilayah politik kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada demonstrasi penolakan RUU HIP itu. Berdasarkan undang-undang, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
Kowani mengingatkan bahwa 2020 adalah tahun politik Pilkada Serentak di 270 daerah. Karena itu, kejadian serupa di wilayah politik kekuasaan jangan sampai terjadi kembali di masa mendatang.(Baca juga: Pimpinan DPR Janji Setop Bahas RUU HIP )
Lembaga federasi dari 96 organisasi wanita lingkup nasional yang berdiri sejak 22 Desember 1982 itu juga mengingatkan, dalam pandemi Covid-19, anak-anak Indonesia adalah yang terbanyak terpapar/meninggal se-Asia Tenggara, berdasarkan data yang ada. Maka itu semua pihak seharusnya berkomitmen dan perlu lebih fokus dalam melindungi anak Indonesia.
Lihat Juga :
