Polemik RUU HIP dan Pembakaran Bendera Partai, Waspadai Potensi Turbulensi Politik

JAKARTA - Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin menilai, insiden pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam aksi penolakan RUU HIP di DPR kelihatannya merupakan luapan emosi dan bentuk kemarahan massa. Meski demikian, tidak boleh diluapkan pada simbol partai tertentu karena sangat tidak produktif untuk pencapaian tujuan aksi.

"Pihak-pihak yang menolak RUU HIP harus fokus pada pada tujuan dengan membangun langkah-langkah politik," tutur Razikin kepada SINDOnews, Senin (29/6/2020). (Baca juga; Haikal Hassan: RUU HIP Mendegradasi Pancasila )

Razikin menganggap, hari-hari ini, pembelahan sosial di masyarakat semakin tajam dan konflik horizontal sangat potensial terjadi, sehingga, hal ini sangat tidak dinginkan semua pihak. Untuk itu, pihaknya minta semua elemen bangsa bisa menahan diri untuk tidak saling memprovokasi.

"Karena tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang sengaja menunggangi kemarahan publik untuk menciptakan turbulensi politik Nasional, kalau ini yang terjadi, kita akan mengalami kerugian besar," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Razikin, pihaknya juga berharap PDIP tidak memaksakan kehendak untuk meloloskan RUU HIP. Menurut dia, kepentingan untuk menghidupkan ajaran Bung Karno, tidak harus terlembagakan yang justeru mengerdilkan pikiran Soekarno.

"PDIP sendiri jangan mengerdilkan kebesaran Soekarno. Biarkan Soekarno hidup dalam sanubari seluruh rakyat Indonesia tanpa harus mengembalikan konsep Trisila dan Eka Sila yang menjadi ide Soekarno," ungkapnya. (Baca juga; Bendera Partai Dibakar, PDI Perjuangan Dipastikan Terus Fokus Pada Gagasan Soekarno )

Bagi Razikin, Soekarno itu seorang Islam yang taat, dan jangan lupa pikiran-pikiran Soekarno banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Islam seperti KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim As’ari dan lain-lain. "Artinya kalangan Islam juga sangat menghormat Soekarno," tandasnya.