Pengamat: Perumahan Rakyat Bisa Tekan Polarisasi Politik lewat Social Engineering
loading...
Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) A. Khoirul Umam mengatakan perumahan rakyat bisa menekan polarisasi politik lewat social engineering. Foto/SIINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan perumahan rakyat bisa menjadi instrumen sosial untuk menekan polarisasi politik di tengah masyarakat. Caranya dengan skema social engineering yakni, mengatur komposisi penghuni kompleks perumahan rakyat bersubsidi.
Hal itu disampaikan Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) A. Khoirul Umam dalam diskusi bertajuk “Merumahi Rakyat, Membangun Solusi Bagi Masalah Multidimensional Bangsa” yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bekerja sama dengan Bank BTN, Selasa (14/12/2021).
“Target penghuni perumahan bersubsidi ini kan kelompok milenial dan generasi Z yang mayoritas keluarga baru. Komposisi mereka perlu diatur. Jangan ada dominasi latar belakang, harus mengakomodir multikulturalisme masyarakat kita,” kata Umam yang juga dosen ilmu politik & international studies, Universitas Paramadina tersebut.
Dalam satu kompleks perumahan atau satu lantai di rumah vertikal bersubsidi, lanjut Umam, tidak boleh komposisi penghuninya didominasi oleh satu suku tertentu. Pengaturan populasinya harus mempertimbangkan variabel multikulturalisme, tidak hanya suku Jawa, melainkan juga dari Bugis, Minang, Batak, hingga generasi muda Tionghoa di Indonesia.
“Bertemunya elemen-elemen sosial itu di kompleks perumahan bersubsidi, akan membuka terciptanya komunikasi horizontal, yang sangat efektif untuk menekan tren polarisasi politik yang belakangan semakin dieksploitasi oleh hadirnya digital democracy yang memfasilitasinya hadirnya hoaks, fake news hingga hate speech di masyarakat kita,” kata Umam yang juga alumni School of Political Science & International Studies, The University of Queensland, Australia, tersebut.
Padangan Umam itu senada dengan CEO Askakreativa yang juga mantan Ekonom Bank Dunia Indonesia Vivi Alatas, yang menilai perumahan rakyat ke depan bisa memadukan masyarakat dari berbagai kelas sosial. “Jadi modelnya mixed-income housing, supaya interaksi sosial masyarakat kita semakin produktif dan resilient,” kata Vivi.
Lihat Juga: Putusan MK soal Syarat Calon Kepala Daerah Tak Bisa Dianulir Lewat Perppu atau Revisi UU
Hal itu disampaikan Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) A. Khoirul Umam dalam diskusi bertajuk “Merumahi Rakyat, Membangun Solusi Bagi Masalah Multidimensional Bangsa” yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bekerja sama dengan Bank BTN, Selasa (14/12/2021).
“Target penghuni perumahan bersubsidi ini kan kelompok milenial dan generasi Z yang mayoritas keluarga baru. Komposisi mereka perlu diatur. Jangan ada dominasi latar belakang, harus mengakomodir multikulturalisme masyarakat kita,” kata Umam yang juga dosen ilmu politik & international studies, Universitas Paramadina tersebut.
Dalam satu kompleks perumahan atau satu lantai di rumah vertikal bersubsidi, lanjut Umam, tidak boleh komposisi penghuninya didominasi oleh satu suku tertentu. Pengaturan populasinya harus mempertimbangkan variabel multikulturalisme, tidak hanya suku Jawa, melainkan juga dari Bugis, Minang, Batak, hingga generasi muda Tionghoa di Indonesia.
“Bertemunya elemen-elemen sosial itu di kompleks perumahan bersubsidi, akan membuka terciptanya komunikasi horizontal, yang sangat efektif untuk menekan tren polarisasi politik yang belakangan semakin dieksploitasi oleh hadirnya digital democracy yang memfasilitasinya hadirnya hoaks, fake news hingga hate speech di masyarakat kita,” kata Umam yang juga alumni School of Political Science & International Studies, The University of Queensland, Australia, tersebut.
Padangan Umam itu senada dengan CEO Askakreativa yang juga mantan Ekonom Bank Dunia Indonesia Vivi Alatas, yang menilai perumahan rakyat ke depan bisa memadukan masyarakat dari berbagai kelas sosial. “Jadi modelnya mixed-income housing, supaya interaksi sosial masyarakat kita semakin produktif dan resilient,” kata Vivi.
Lihat Juga: Putusan MK soal Syarat Calon Kepala Daerah Tak Bisa Dianulir Lewat Perppu atau Revisi UU
(cip)
Explore More