Pengamat: Perumahan Rakyat Bisa Tekan Polarisasi Politik lewat Social Engineering
Selasa, 14 Desember 2021 - 20:58 WIB
loading...
Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) A. Khoirul Umam mengatakan perumahan rakyat bisa menekan polarisasi politik lewat social engineering. Foto/SIINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan perumahan rakyat bisa menjadi instrumen sosial untuk menekan polarisasi politik di tengah masyarakat. Caranya dengan skema social engineering yakni, mengatur komposisi penghuni kompleks perumahan rakyat bersubsidi.
Hal itu disampaikan Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) A. Khoirul Umam dalam diskusi bertajuk “Merumahi Rakyat, Membangun Solusi Bagi Masalah Multidimensional Bangsa” yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bekerja sama dengan Bank BTN, Selasa (14/12/2021).
“Target penghuni perumahan bersubsidi ini kan kelompok milenial dan generasi Z yang mayoritas keluarga baru. Komposisi mereka perlu diatur. Jangan ada dominasi latar belakang, harus mengakomodir multikulturalisme masyarakat kita,” kata Umam yang juga dosen ilmu politik & international studies, Universitas Paramadina tersebut.
Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode Akan Membentuk Polarisasi Baru
Dalam satu kompleks perumahan atau satu lantai di rumah vertikal bersubsidi, lanjut Umam, tidak boleh komposisi penghuninya didominasi oleh satu suku tertentu. Pengaturan populasinya harus mempertimbangkan variabel multikulturalisme, tidak hanya suku Jawa, melainkan juga dari Bugis, Minang, Batak, hingga generasi muda Tionghoa di Indonesia.
Hal itu disampaikan Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) A. Khoirul Umam dalam diskusi bertajuk “Merumahi Rakyat, Membangun Solusi Bagi Masalah Multidimensional Bangsa” yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bekerja sama dengan Bank BTN, Selasa (14/12/2021).
“Target penghuni perumahan bersubsidi ini kan kelompok milenial dan generasi Z yang mayoritas keluarga baru. Komposisi mereka perlu diatur. Jangan ada dominasi latar belakang, harus mengakomodir multikulturalisme masyarakat kita,” kata Umam yang juga dosen ilmu politik & international studies, Universitas Paramadina tersebut.
Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode Akan Membentuk Polarisasi Baru
Dalam satu kompleks perumahan atau satu lantai di rumah vertikal bersubsidi, lanjut Umam, tidak boleh komposisi penghuninya didominasi oleh satu suku tertentu. Pengaturan populasinya harus mempertimbangkan variabel multikulturalisme, tidak hanya suku Jawa, melainkan juga dari Bugis, Minang, Batak, hingga generasi muda Tionghoa di Indonesia.
Lihat Juga :
