Positif Covid-19 di Jatim Lampaui DKI, Penanganan Butuh Kolaborasi

JAKARTA - Predikat Jawa Timur (Jatim) sebagai daerah merah Covid-19 makin melekat. Ini tak lepas dari makin bertambahnya kasus positif baru di daerah ini. Kemarin Jatim bahkan mencatatkan rekor sebagai provinsi dengan jumlah positif Covid-19 tertinggi di Tanah Air, melampaui DKI Jakarta.

Jatim melewati angka akumulasi kasus Covid-19 DKI Jakarta sejak kasus pertama ditemukan di daerah paling timur Pulau Jawa ini pada 17 Maret 2020. Sebelumnya DKI Jakarta selama lebih empat bulan memuncaki tabel jumlah penderita Covid-19 terbanyak. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan, kasus Jatim sudah mencapai 10.901, sedangkan DKI Jakarta sebanyak 10.793 kasus.

Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) memberi tenggat kepada Jatim untuk menurunkan laju penularan Covid-19 dalam dua pekan. Namun, melihat tren penularan yang masih tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk bisa memenuhi target ini.

Dalam kondisi seperti ini Jatim dinilai butuh solusi konkret untuk bisa segera menurunkan kurva pasien baru. Sinergitas antara semua pemangku kepentingan disebut sebagai kunci. Kebijakan antara pemerintah pusat, pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota juga perlu lebih sinkron. (Baca: Penanganan Covid-19 di Jatim, DPR Minta Tidak Saling Menyalahkan)

Penyebab Jatim “membara” oleh Covid-19 dinilai bukan semata kesalahan pemerintah daerah. Pemerintah pusat pun punya kontribusi. Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif mengatakan, pemerintah pusat selama ini tidak hanya membuat regulasi tanpa memberi solusi konkret.

“Selama ini pusat rasanya tidak memberikan solusi apa pun. Pusat kan tahunya membuat regulasi, sepenuhnya pemda yang membuat ketentuan sendiri-sendiri, protokol lengkap sampai pedoman lengkap,” ujarnya kepada KORAN SINDO kemarin.

Syahrizal memberi saran bagi Jatim untuk bisa segera keluar dari permasalahan yang dihadapi. Satu di antaranya penegakan aturan yang tegas. Pemerintah disebutnya tak pernah tegas. Tak hanya butuh aturan, melainkan harus diikuti dengan denda agar masyarakat mau menaati protokol kesehatan. “Hal yang diperlukan adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat dan harus berdenda,” tegasnya.

Untuk wilayah atau RT yang berstatus zona merah, dia meminta agar diberlakukan karantina 14 hari, dilakukan tes masif, kebutuhan pangan warga dipenuhi, mengecek status kesehatan per hari, dan memastikan warga tetap berada di rumah.

“Dengan cara itu, pasti turun (angka Covid-19). Ini masak 70% enggakpakai-pakai masker. Ini kan keterlaluan. Juga pedagang di pasar. Ini semua akibat ketidaktegasan pemerintah,” tambah Syahrizal.

Syahrizal melanjutkan, kemampuan pemeriksaan spesimen untuk menelusuri kontak kasus positif Covid-19 juga harus ditingkatkan. (Baca juga: PKS Tolak Rencana Pemerintah Cabut Subsidi Gas Melon)

Menurut Syahrizal, ultimatum pemerintah pusat untuk menurunkan angka kasus Covid-19 seharusnya jangan hanya di Jatim, tetapi juga di Jakarta. Risiko untuk penularan di DKI disebutnya 3,9 kali lebih besar dibandingkan Jatim. DKI Jakarta ada di urutan pertama provinsi paling berisiko penularan, sedangkan Jatim di urutan ke-17. Angka Jatim tinggi juga karena pengaruh kepadatan penduduk yang memang empat kali lebih besar dari DKI Jakarta.

“Kasus Covid-19 di DKI 106 per 100.000 jumlah penduduk. Sedangkan di Jatim, 26 per 100.000 jumlah penduduk,” sebut Syahrizal.

Dalam penanganan Covid-19, kata Syahrizal, analoginya seperti keseimbangan balon. Memang dibutuhkan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Seharusnya kalau tekanan ekonomi dikurangi, maka seperti balon yang ditekan di satu bagian maka tekanan bagian lain harus lebih tinggi.

“Artinya, protokol kesehatan harus semakin ketat. Kalau dua-duanya longgar, sama saja seperti balon yang kempes,” ungkapnya.

Anggota DPR Dapil Jatim I dari Fraksi PKB Syaikhul Islam menyebut masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya di balik kasus Covid-19 yang kini “juara” nasional. Bagi dia, masyarakat sebenarnya patuh, tapi kebijakan pemerintah yang tidak konsisten.

“Masyarakat akhirnya bingung. Dari kebingungan itulah akhirnya masyarakat seperti tidak peduli begitu. Nah, kesannya kemudian tidak patuh, awal masalahnya kan di situ,” katanya kemarin.

Dia mengapresiasi arahan Presiden untuk mengurangi angka positif Covid-19 di Jatim. Persoalan Covid-19 di Jatim diakui bukan sekadar pekerjaan Pemprov Jatim, pemkab, maupun pemkot, tapi juga berkaitan dengan pemerintah pusat. (Baca juga: 3 Bulan Ditutup karena Pandemi, Pedagang hewan Bongkar Paksa Portal Pasar)

“Karena selama ini kan ada kesan juga tidak sinkron antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota itu. Jadi, kalau ada arahan Presiden seperti ini, kan mungkin akan memudahkan untuk sinkron,” tuturnya.

Mengenai pengendalian virus yang ditargetkan dua minggu, Syaikhul Islam mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah bagaimana caranya semua pihak bahu-membahu, dan bukan saling menyalahkan satu sama lain agar angka Covid-19 di Jatim ini turun.

Mengenai masih banyak masyarakat yang tidak mengenakan masker, Syaikhul Islam mengatakan bahwa sebenarnya kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di Jatim, tapi juga di banyak daerah lain. “Jadi bukan itu soalnya, ya memang kita ini ikhtiar, menggunakan masker bagus. Tapi, kalau dibuat ukuran bahwa karena tidak pakai masker kemudian (tidak kena Covid-19) enggak nyambung,” katanya.

Kemarin juru bicara pemerintah penanganan virus korona (Covid-19) Achmad Yurianto melaporkan akumulasi kasus positif Covid-19 hingga 26 Juni 2020 di Tanah Air mencapai 51.427 kasus. Kasus konfirmasi positif baru sebanyak 1.240.

Yuri mengatakan, penambahan kasus positif paling tinggi ada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 356 kasus. Dengan penambahan ini, Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan kasus positif Covid-19 tertinggi di Tanah Air

“Kalau kita lihat, sebarannya hari ini (kemarin) Jawa Timur melaporkan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 356 orang dan 193 sembuh,” kata Yuri di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta kemarin. (Lihat videonya: Heroik! Kades di Blitar Bantu Warga Melahirkan di Pinggir Jalan)

DKI Jakarta juga mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 sebanyak 196 kasus baru sehingga akumulasi di DKI Jakarta sebanyak 10.793 kasus. “DKI Jakarta melaporkan 205 kasus baru dan 108 sembuh,” jelas Yuri.

Provinsi lain yang mengalami penambahan tinggi pada hari ini adalah Jawa Tengah dengan 177 kasus baru dan belum ada laporan sembuh. Sulawesi Selatan 172 kasus baru dan 156 sembuh. Kemudian, Bali 49 kasus baru dan 73 sembuh.

Sementara itu, total kasus sembuh Covid-19 di Indonesia juga semakin meningkat. Tercatat rekor baru untuk pertama kalinya penambahan jumlah yang sembuh mencapai 884 orang. Dengan begitu, akumulasi sembuh Covid-19 di Tanah Air sebanyak 21.333 orang. (Binti Mufarida/Abdul Rochim)