PKS Tolak Rencana Pemerintah Cabut Subsidi Gas Melon
loading...
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengatakan saat ini pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak rencana pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi gas 3 kg dari subsidi melalui komoditas ke subsidi langsung ke rakyat. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengatakan saat ini pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung.
Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah. Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos terkait COVID-19 secara by name by address memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia. (Baca juga: LBM Eijkman Beri Kabar Gembira soal Perkembangan Vaksin COVID-19)
Mulyanto meminta harusnya pengalaman tidak baik ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung. "Dalam penyaluran bansos COVID-19 kemarin saja masih banyak masalah yang ditemukan. Ada warga yang dapat ganda, ada PNS yang dapat, ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat, sementara masyarakat yang berhak malah tidak dapat. Ini semua harus menjadi perhatian," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (26/6/2020).
Anggota Komisi VII DPR ini menyarankan sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin. Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu.
Jika semua sudah siap baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap. "Secara teoritis transformasi model subsidi dari komoditas ke orang memang sepertinya lebih baik, namun yang jadi masalah adalah soal operasionalisasinya di lapangan, terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro, dan lain-lain," jelas Mulyanto.
Dia menambahkan pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru melempar wacana itu ke publik karena pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa isu tersebut dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas melon 3 kg di pasar. (Baca juga: Pakar WHO: Covid-19 Belum Mencapai Puncak Infeksi di Amerika)
"Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi Corona dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau terjadi hal yang terakhir ini," pungkas Legislator Dapil Banten III ini.
Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah. Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos terkait COVID-19 secara by name by address memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia. (Baca juga: LBM Eijkman Beri Kabar Gembira soal Perkembangan Vaksin COVID-19)
Mulyanto meminta harusnya pengalaman tidak baik ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung. "Dalam penyaluran bansos COVID-19 kemarin saja masih banyak masalah yang ditemukan. Ada warga yang dapat ganda, ada PNS yang dapat, ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat, sementara masyarakat yang berhak malah tidak dapat. Ini semua harus menjadi perhatian," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (26/6/2020).
Anggota Komisi VII DPR ini menyarankan sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin. Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu.
Jika semua sudah siap baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap. "Secara teoritis transformasi model subsidi dari komoditas ke orang memang sepertinya lebih baik, namun yang jadi masalah adalah soal operasionalisasinya di lapangan, terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro, dan lain-lain," jelas Mulyanto.
Dia menambahkan pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru melempar wacana itu ke publik karena pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa isu tersebut dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas melon 3 kg di pasar. (Baca juga: Pakar WHO: Covid-19 Belum Mencapai Puncak Infeksi di Amerika)
"Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi Corona dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau terjadi hal yang terakhir ini," pungkas Legislator Dapil Banten III ini.
(kri)
Explore More