Pembangunan Daerah untuk Daya Tahan Ekonomi

Pertahanan Ekonomi Indonesia
Di tengah ancaman krisis global, pemerintah masih optimistis mampu menahan gejolak ekonomi dunia dan menargetkan ekonomi Indonesia untuk tumbuh 5,2% (yoy) pada 2022. Meski demikian, pemerintah juga akan tetap mencermati risiko yang berasal dari global maupun domestik, salah satunya terkait konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang juga menyebabkan terjadinya disrupsisupply chain.

Selain itu, efektivitas pengendalian pandemi tetap menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan strategi pengendalian pandemi dan akselerasi vaksinasi untuk mengatasi berbagai munculnya varian baru dari Covid-19 menjadi pendongkrak tingkat kesehatan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi dapat terjaga dengan baik.

Dari segala dinamika perekonomian dunia tersebut, tentu kita perlu bertumpu pada kekuatan ekonomi domestik dengan menjaga daya beli masyarakat sebagai pilihan terbaik dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.Berkaca dari masa pandemi,bangkitnya perekonomian nasional tak lain karena perekonomian nasional berhasil ditopang oleh bangkitnya perekonomian daerah melalui berbagai inovasi kebijakan dari pemerintah daerah (Pemda).

Seperti yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) di mana inovasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah pusat.Di wilayah tersebut, jaring pengaman sosial ini tidak diberikan dalam bentuk bantuan tunai, namun dengan mengembangkan produk buatan lokal. Terakit hal ini, Pemprov NTB memberi kesempatan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membuat produk dan dibeli oleh pemerintah, lalu dibagikan kepada masyarakat.

Problematika Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah adalah kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Sayangnya, pembangunan daerah di Indonesia juga masih dikelilingi berbagai problematika yang belum usai. Salah satunya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan birokrasi di berbagai daerah. Kualitas aparatur sipil negara (ASN) saat ini masih jauh dari yang diharapkan.

Selain minimnya keahlian yang dimiliki, motivasi mereka dalam melayani masyarakat pun masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki, yakni dari total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang berjumlah 4,47 juta, sebanyak 64% di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif.

Rendahnya kualitas SDM para birokrat di daerah berdampak pada rendahnya serapan anggaran. Pun demikian dengan kualitas perencanaan yang kurang baik sehingga berujung pada kualitas belanja daerah.

Tak dimungkiri bahwa banyak pelaksana daerah yang masih gagap berhadapan dengan proses perencanaan dan penganggaran, baik dalam pengelolaan maupun eksekusi.

Oleh sebab itu, selain peningkatan kualitas SDM, para kepala daerah juga diharapkan mempunyai formula yang lebih progresif dalam melakukan perencanaan barang dan jasa untuk mempercepat proses penyerapan anggaran sehingga pembangunan ekonomi di daerah dapat berjalan dengan optimal.

Menjaga pertahanan ekonomi nasional dari ancaman krisis global sejatinya merupakan tanggung jawab banyak pihak. Oleh sebab itu, otoritas pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya perlu berkolaborasi bersama pemda, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan lembaga keuangan agar Indonesia dapat terhindar dari ancaman inflasi dunia.