Sepakati Asumsi RAPBN 2021, Kesehatan-Ekonomi Jadi Prioritas
Rabu, 24 Juni 2020 - 08:43 WIB
loading...
Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi-asumsi perekonomian dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Semua asumsi tersebut kemudian dibagi menjadi tiga bidang, yakni ekonomi makro, target pembangunan, dan indikator pembangunan.
Dalam keputusan itu, pemerintah, Bank Indonesia, dan Komisi XI DPR kemudian menyepakati posisi pertumbuhan ekonomi pada 2021 mencapai 4,5%-5,5%. Sementara itu, nilai tukar rupiah dipatok antara Rp13.700-14.900 per dolar AS.
Untuk yield surat berharga negara (SBN) dengan tenor 10 tahun, dalam RAPBN 2021 ditetapkan sebesar 6,29%-8,29%. Angka ini lebih rendah dari asumsi Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dari tahun sebelumnya. (Baca: Rizal Ramli: Mana Bisa Masalah Bangsa Diselesaikan dengan Buzzer)
“Berbagai masukan dari pimpinan dan anggota mengenai KEM PPKF akan kami gunakan dalam l menyempurnakan nota keuangan dan rencana APBN 2021,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (23/6) malam.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditetapkan antara 7,7% hingga 9,1%, kemiskinan 9,2-9,7%, indeks gini rasio 0,377-0,379, dan indeks pembangunan manusia 72.78-72.95. Rapat kerja juga menyepakati nilai tukar petani dan nelayan disepakati berada pada kisaran 102-104.
Dalam keputusan itu, pemerintah, Bank Indonesia, dan Komisi XI DPR kemudian menyepakati posisi pertumbuhan ekonomi pada 2021 mencapai 4,5%-5,5%. Sementara itu, nilai tukar rupiah dipatok antara Rp13.700-14.900 per dolar AS.
Untuk yield surat berharga negara (SBN) dengan tenor 10 tahun, dalam RAPBN 2021 ditetapkan sebesar 6,29%-8,29%. Angka ini lebih rendah dari asumsi Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dari tahun sebelumnya. (Baca: Rizal Ramli: Mana Bisa Masalah Bangsa Diselesaikan dengan Buzzer)
“Berbagai masukan dari pimpinan dan anggota mengenai KEM PPKF akan kami gunakan dalam l menyempurnakan nota keuangan dan rencana APBN 2021,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (23/6) malam.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditetapkan antara 7,7% hingga 9,1%, kemiskinan 9,2-9,7%, indeks gini rasio 0,377-0,379, dan indeks pembangunan manusia 72.78-72.95. Rapat kerja juga menyepakati nilai tukar petani dan nelayan disepakati berada pada kisaran 102-104.
Lihat Juga :
