Rizal Ramli : Mana Bisa Masalah Bangsa Diselesaikan dengan Buzzer

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik cara penanggulangan pagebluk Covid-19 di Indonesia.
Dia pun mengkritik keras penggunaan buzzer.

Pada Januari-Maret 2020, beberapa pihak mengungkapkan kemungkinan virus Sars Cov-II sudah masuk ke Indonesia. Namun, pemerintah terus membantah analisis itu. "Pemerintah kita sibuk mengatakan tidak benar. Indonesia kebal. Kita tinggal di wilayah tropis, makanannya rempah-rempah, pokoknya enggak ada (Covid-19) di Indonesia," ujarnya dalam diskusi bertema 'Indonesia dalam Ancaman Krisis Ekonomi, Sosial, dan Politik', Senin (22/6/2020) malam.

Rizal menyayangkan pemerintah yang tidak bertindak cepat mengantisipasi menyebarnya Covid-19 di dalam negeri. Bahkan, sempat ada wacana membayar influencer sebesar Rp72 miliar untuk menarik wisatawan. "Ada masalah apa pun, pejabat yang tidak berprestasi pasti buzzer-nya banyak banget. Mana bisa masalah bangsa diselesaikan dengan buzzer. Malah makin bingung," tutur pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Menurut Rizal, seharusnya pemerintah mengumpulkan dan meminta masukan kepada dokter dan ahli epidemiologi sehingga rakyat percaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. "Buzzer inilah yang merusak dan sampah demokrasi," ucapnya.

Pria kelahiran 1954 itu mempertanyakan jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlahnya mencapai 46.845 orang per 22 Juni 2020. ( ).

Dia membandingkan dengan jumlah kasus di wilayah tropis dan bersuhu panas seperti Indonesia, Brasil yang sangat banyak. Bahkan sudah melebihi satu juta orang. Brasil sekarang menempati peringkat kedua setelah Amerika Serikat. "Di kita masih kecil apa betul-betul atau tesnya masih sedikit. Saya curiga tesnya masih sedikit," katanya.

Rizal mengklaim sudah menawarkan solusi penanggulangan pandemi Covid-19 sejak awal Maret lalu. Solusi pertama, urus penyebaran dan penyakit Covid-19 secepat mungkin. Kedua, memberikan makan kepada orang miskin dan pekerja harian. Ketiga, pemerintah harus meningkatkan produksi pangan. "Karena corona ini golongan middle class di mana-mana bukan hanya di Indonesia, makan lebih banyak," pungkasnya. ( ).