Mitigasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Agar fenomena itu tidak terulang, solusi terkait dalam penyebaran informasi rekruitmen badanad hocBawaslu untuk pemilu dan Pilkada 2024 harus disertai dengan pembentukan opini publik bahwa seleksi ini merupakan seleksi yang terbuka, fair dan inklusif. Hal ini penting untuk menghapus stigma bahwa yang akan terpilih adalah panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan yang sebelumnya sudah pernah bergabung pada pemilu/pilkada sebelumnya.

Selanjutnya, Bawaslu kabupaten/Kota mulai saat ini menyiapkan data base masyarakat yang pernah terlibat dalam forum sosialiasi pengawasan partisipatif Bawaslu minimal dari tahun 2018-2021. Data base ini berguna untuk penyebaran informasi secara massif.

Pemilu dan Pilkada serentak 2024, merupakan perhelatan demokrasi yang akan menjadi torehan sejarah pergantian kekuasaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Oleh karenanya pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu kiranya mengakomodir usulan/masukan dari seluruh segmen masyarakat khususnya LSM/pegiat pemilu yang selama ini konsen dengan isu-isu kepemiluan.

Saran/masukan terkait kekurangan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu sebelumnya merupakan bagian dari mitigasi untuk mewujudkan pemilu indonesia yang tidak hanya berkualitas dari sisi prosedural namun juga secara berkualitas dari sisi demokrasi substansial.