Tantangan Dewan Komisioner OJK

Piter Abdullah
Direktur Riset CORE Indonesia

DPR sudah memilih Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) yang baru. Mereka yang terpilih adalah tokoh-tokoh yang kemampuan dan integritasnya sudah tidak diragukan lagi. Untuk terpilih, mereka harus melalui proses pemilihan yang ketat dan panjang berdasarkan rekam jejak dan juga laporan masyarakat.

Setelah lolos dari tahapan demi tahapan seleksi yang ketat oleh panitia seleksi yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani, mereka masih di-screening lagi oleh Presiden Jokowi untuk kemudian mengikuti uji kelayakan oleh DPR. Dari rangkaian proses pemilihan itu bisa dipahami kalau pada saat uji kelayakan, tidaklah sulit bagi DPR untuk menetapkan mereka yang terpilih.

Pada saat uji kelayakan, DPR tinggal memilih yang paling tepat dari calon-calon yang terbaik. Mereka yang tidak terpilih bukanlah karena mereka tidak baik. Mereka tetap yang terbaik dari semua calon yang mengikuti proses pemilihan. Tapi mereka di mata DPR bukan yang paling tepat. Seharusnya sudah tidak ada lagi keraguan akan DK OJK yang baru.

Pergantian pimpinan sebuah lembaga adalah sebuah ritual biasa. Ketika masa jabatan mereka sudah selesai, wajar saja terjadi pergantian. Demikian juga dengan pergantian DK OJK. Pergantian bukan dikarenakan DK OJK yang lama (masih menjabat hingga 20 Juli 2022) gagal dalam tugasnya. Justru mereka dapat dikatakan berhasil menjaga stabilitas sistem jasa keuangan di masa pandemi dan oleh karena itu layak mendapatkan apresiasi.

Modal Awal
Keberhasilan menjaga stabilitas sistem jasa keuangan di masa pandemi harus diakui adalah sebuah prestasi. Tanpa kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi dampak pandemi, sistem jasa keuangan bisa dipastikan terganggu dan perekonomian akan jatuh ke jurang krisis yang berkepanjangan.