Waketum PAN Minta Fraksi PAN Tak Ikut Bahas RUU Cipta Kerja

Jum'at, 24 April 2020 - 18:02 WIB
loading...
Waketum PAN Minta Fraksi...
Waketum PAN, Yandri Susanto berpandangan bahwa Fraksi PAN sudah sepatutnya tidak ikut dalam pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker di Baleg DPR bersama dengan pemerintah. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Yandri Susanto berpandangan bahwa Fraksi PAN sudah sepatutnya tidak ikut dalam pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan pemerintah. Namun, ini masih sebatas pandangan pribadinya.

“Kalau saya setuju (RUU Ciptaker) ditolak,” ujar Yandri saat dihubungi SINDOnews, Jumat (24/4/2020).

Ketua Komisi VIII DPR ini melihat dari draf yang diajukan oleh pemerintah masih banyak ketentuan yang rancu dan isinya banyak merugikan para pekerja dan rakyat biasa. Bahkan, RUU sapu jagad itu cenderung berat pada kaum pengusaha.

“Sangat berpihak ke penguasa dan pengusaha, kurangnya kepastian hukum,” kata legislator Dapil Banten II itu.

Menurut Yandri, dia sendiri sudah menyampaikan aspirasinya itu dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Dia juga melihat bahwa banyak ketentuan yang bertabrakan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
Sentuhan Kenyamanan...
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Makin Manusiawi
TNI Ikut Atasi Begal,...
TNI Ikut Atasi Begal, DPR: Harus Terukur dan Punya Dasar Hukum yang Jelas
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Purbaya Gelontorkan...
Purbaya Gelontorkan Rp11 Triliun Stabilkan Pasar SBN di Pasar Sekunder
Tak Suka Film Horor,...
Tak Suka Film Horor, Rano Karno Nonton 'Ghost in the Cell' karena Dibujuk Istri
Mengapa Komunitas Internasional...
Mengapa Komunitas Internasional Tak Bisa Menghentikan Gazanisasi di Lebanon?
Berita Terkini
Cegah Kasus Korupsi...
Cegah Kasus Korupsi di BGN Terulang, Saut Situmorang Beri Saran Ini ke Nanik Deyang
Geger, WNI Bunuh WNI...
Geger, WNI Bunuh WNI di Hokkaido Jepang, Satu Anggota Polisi Ikut Terluka
Prihatin Kasus Korupsi...
Prihatin Kasus Korupsi di BGN, Hasto PDIP: Suara Kritis Masyarakat Sudah Mengungkapkan Hal Itu
Kelakar Jenderal Sigit:...
Kelakar Jenderal Sigit: Selesai Jadi Kapolri, Saya Gantian Jadi Aktivis
Prabowo Dinilai Mampu...
Prabowo Dinilai Mampu Jaga Keamanan RI Hadapi Dinamika Geopolitik Global
5 Berita Hukum Pekan...
5 Berita Hukum Pekan Ini: Dadan Hindayana dan Silmy Karim Tersangka Korupsi, Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara
Infografis
Rakyat Swiss Minta Pembelian...
Rakyat Swiss Minta Pembelian 36 Jet Tempur F-35 AS Dibatalkan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved