Pemerintah Klaim Program Bansos Jangkau 60% Keluarga Indonesia
Rabu, 17 Juni 2020 - 15:44 WIB
loading...
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, program bantuan sosial ( bansos ) yang dikeluarkan pemerintah telah menjangkau 60% keluarga Indonesia.
Di mana hal ini hanya program yang berasal dari pemerintah pusat, belum termasuk program bansos di lingkungan pemerintah daerah (pemda). Dia berharap ini dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Melalui bansos Covid-19 dan dukungan BLT desa, pemerintah telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 60% keluarga Indonesia yang terdampak secara ekonomi sosial sebagai akibat Covid-19,” katanya saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (17/6/2020). (Baca juga: Audiensi dengan BNPB, Ini Tiga Poin Masukan KM ITB soal COVID-19)
Menurut dia, ada dua program bansos yang dikeluarkan pemerintah yaitu reguler dan nonreguler. Di mana program reguler meliputi program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BNPT). “Kemudian disamping itu ada program bansos reguler, selama covid ini juga ada bantuan berupa bansos nonreguler yang sumbernya dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa, dan dari daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi yang diambilkan dari program refocusing dan realokasi anggaran yang ada di APBD masing-masing,” paparnya.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyebut bahwa untuk PKH realisasinya per Juni 2020 sudah 95,4% . Di mana ada 9.543.329 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah menerima PKH dengan dana total Rp2,42 triliun. “Sisa untuk Juni masih ada 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan atau dana kurang lebih sekitar Rp130 miliar. Insya Allah sampai akhir bulan akan tersalurkan. Sehingga pencapaian bisa 100% yakni 10 juta keluarga penerima manfaat,” ungkapnya.
Di mana hal ini hanya program yang berasal dari pemerintah pusat, belum termasuk program bansos di lingkungan pemerintah daerah (pemda). Dia berharap ini dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Melalui bansos Covid-19 dan dukungan BLT desa, pemerintah telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 60% keluarga Indonesia yang terdampak secara ekonomi sosial sebagai akibat Covid-19,” katanya saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (17/6/2020). (Baca juga: Audiensi dengan BNPB, Ini Tiga Poin Masukan KM ITB soal COVID-19)
Menurut dia, ada dua program bansos yang dikeluarkan pemerintah yaitu reguler dan nonreguler. Di mana program reguler meliputi program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BNPT). “Kemudian disamping itu ada program bansos reguler, selama covid ini juga ada bantuan berupa bansos nonreguler yang sumbernya dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa, dan dari daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi yang diambilkan dari program refocusing dan realokasi anggaran yang ada di APBD masing-masing,” paparnya.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyebut bahwa untuk PKH realisasinya per Juni 2020 sudah 95,4% . Di mana ada 9.543.329 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah menerima PKH dengan dana total Rp2,42 triliun. “Sisa untuk Juni masih ada 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan atau dana kurang lebih sekitar Rp130 miliar. Insya Allah sampai akhir bulan akan tersalurkan. Sehingga pencapaian bisa 100% yakni 10 juta keluarga penerima manfaat,” ungkapnya.
Lihat Juga :
