Tiada Maaf bagi Subur Sembiring
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:00 WIB
loading...
A
A
A
"Kata mengambil alih ini yang menjadi persoalan. Saya melihat bahwa secara administrasi, dia mencoba mengkritisi terkait dengan pentingnya SK pengangkatan AHY," ujar dosen Universitas Padjajaran (Unpad) itu saat dihubungi SINDOnews, Selasa (16/6/2020). (Baca juga: Dipecat Demokrat, Politikus yang Persoalkan Kepengurusan AHY Ini Protes ).
Pengambilalihan kepemimpinan itu, menurut Subur, karena dia belum melihat SK kepengurusan Partai Demokrat 2020-2025. Skuad ini dipimpin AHY yang secara aklamasi dalam Kongres 15 Maret lalu.
Dia mempertanyakan kenapa Proklamasi 41 tidak menyampaikan SK itu kepada kader. Dia menuding ada yang sengaja menyembunyikan SK. "Itu saya ambil alih (kepemimpinan), itu dalam internal partai biasa. Enggak ada yang diancam," ucapnya.
Kembali ke Idil, dia menyebut Demokrat seharusnya tidak memecat kader seniornya. Dalam politik memang tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi hanya soal kepentingan. Menurutnya, pengurus Demokrat seharusnya memanggil Subur untuk dimintai klarifikasi atas manuvernya.
"Problem Demokrat seperti beberapa partai politik terlalu oligarkis. Bahwa melihat kepemimpinan selalu yang sakral. Kritik sedikit terhadap kepemimpinan langsung reaktif untuk kemudian melakukan pemecatan," tuturnya.
Pengambilalihan kepemimpinan itu, menurut Subur, karena dia belum melihat SK kepengurusan Partai Demokrat 2020-2025. Skuad ini dipimpin AHY yang secara aklamasi dalam Kongres 15 Maret lalu.
Dia mempertanyakan kenapa Proklamasi 41 tidak menyampaikan SK itu kepada kader. Dia menuding ada yang sengaja menyembunyikan SK. "Itu saya ambil alih (kepemimpinan), itu dalam internal partai biasa. Enggak ada yang diancam," ucapnya.
Kembali ke Idil, dia menyebut Demokrat seharusnya tidak memecat kader seniornya. Dalam politik memang tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi hanya soal kepentingan. Menurutnya, pengurus Demokrat seharusnya memanggil Subur untuk dimintai klarifikasi atas manuvernya.
"Problem Demokrat seperti beberapa partai politik terlalu oligarkis. Bahwa melihat kepemimpinan selalu yang sakral. Kritik sedikit terhadap kepemimpinan langsung reaktif untuk kemudian melakukan pemecatan," tuturnya.
Lihat Juga :
